Menitip Harapan pada Kapolri Baru: Menggelar Sajadah Pelayanan, Melampaui Slogan

Oleh KH Anis Maftukhin *)

Bismillahirrahmanirrahim,

Syahdan, di ruang persidangan DPR RI yang tenteram dan ber-AC dingin, seorang komandan kepolisian mengucapkan kalimat yang bikin ruangan mendadak hening: “Bagi saya, jabatan Kapolri bukanlah puncak karier, melainkan puncak tanggung jawab.”

Pernyataan Komjen Pol Suyudi Ario Seto itu seketika membuat lidah yang terbiasa mengunyah wacana jadi tertegun. Maklum, di negeri yang gemar merayakan maqam atau posisi setinggi langit ini, kursi jenderal lazimnya dipandang sebagai klimaks pencapaian pribadi—sebuah puncak karier.

Namun, sang calon justru menyebutnya sebagai puncak beban. Sungguh sebuah pembalikan logika yang menggelitik, kalau bukan sebuah ijtihad verbal yang teramat berani.

Apalagi, beliau berjanji tak ingin anak buahnya baru tergerak usai sebuah perkara mendadak viral di jagat maya—seolah-olah jempol para netizen adalah komando resmi pengganti Markas Besar.

Secara kaidah zahir, kita tentu wajib bersikap husnuzan. Namun, kita patut mengingat peringatan Malek Bennabi (Malik ben Nabi)—seorang cendekiawan dan filsuf peradaban terkemuka asal Aljazair yang masyhur dengan analisis kritisnya terhadap syarat-syarat kebangkitan umat.

Puluhan tahun silam, Malik mengingatkan bahaya gerakan yang lihai memproduksi wacana dan membakar kesadaran (awakening of conscience), tetapi mendadak lumpuh tatkala merancang khittah manhajiyyah—langkah metodologis dan sistematis yang nyata. Ringkasnya: lihai berpidato, tetapi gagap beramal.

Di republik ini, penyakit “banyak wirid sedikit amal” memang kerap menghinggapi lembaga negara. Slogan berganti saban pimpinan dan baliho tebal dipasang di persimpangan jalan. Namun, begitu rakyat jelata yang lemah (dhu’afa) masuk kantor polisi sekadar melapor kehilangan ayam yang didapat seringkali malah mumet dan kerumitan birokrasi.

Bangsa ini bertumbuh dalam akar spiritualitas yang kuat. Betapa indahnya jika reformasi kepolisian tidak lagi dipasrahkan pada slogan teknokratis yang kaku, melainkan mengalir dari nilai agama yang sudah meresap di dada masyarakat. Para santri hingga kiai sudah paham betul bahwa hukum tertinggi dalam muamalah adalah menghadirkan maslahat bagi sesama.

Di situlah penataan yang bersahaja bekerja:

• Siddiq dan Amanah: Menjelma ketika tidak ada lagi tadlis (penipuan) dalam berkas perkara maupun rekrutmen. Keadilan tak lagi tajam ke bawah, tumpul ke atas—sebab dalam fikih mana pun, penegakan hukum tebang pilih (al-jaur) adalah muara kebinasaan suatu negeri.
• Khidmah (Pengabdian Humanis): Mengalir secara alami. Senjata dan seragam cokelat bukan lagi alat untuk bikin rakyat keder atau ketakutan. Keramahan polisi mestinya terbit lugas seperti laku seorang kiai menerima tamu santri di pesantren: menenteramkan, mendengar tanpa rasa takabbur, dan memberi jalan keluar tanpa embel-embel “salam tempel” yang merusak keikhlasan.

Sungguh indah jika cita-cita itu benar-benar menjelma: anak kecil yang melihat polisi merasa aman, korban kejahatan menemukan pertolongan tanpa birokrasi berbelit, dan kritik masyarakat diterima sebagai nasihat kebaikan tanpa merasa kehilangan kewibawaan.

Sebab, kewibawaan korps tak akan pernah terbit dari rasa takut yang dipaksakan, melainkan dari rasa percaya (tsiqah) yang ditanam lewat kejujuran. Dan rasa percaya rakyat hanya bisa dipanen jika para petinggi hingga prajurit di lapangan mau turun dari “menara gading”, menggelar sajadah pelayanan, dan bergerak dalam khittah yang nyata.

Janji manis telah terucap di ruang sidang. Kini, rakyat di jalanan yang berdebu menanti ketersingkapan wujudnya di lapangan.

Wallahu a’lam bish-shawab.

2 Oktober 2026

*) Pegiat literasi Islam; Pengasuh Pondok Pesantren WALI, Tuntang, Kabupaten Semarang; dan pengamat sosial keagamaan.