Utang Luar Negeri RI Naik jadi Rp8.153,26 Triliun per Agustus 2026

GEBRAK.ID, JAKARTA — Utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$459,3 miliar pada Agustus 2026 atau sekitar Rp8.153,26 triliun (kurs Jisdor BI 31 Agustus 2026 sebesar Rp17.746 per dolar AS). Utang ini meningkat 5,6 persen dibandingkan periode yang sama Agustus 2025.

Bank Indonesia (BI) menyatakan kenaikan tersebut terutama dipengaruhi pertumbuhan utang sektor publik, yang mencakup pemerintah dan bank sentral, sementara utang luar negeri swasta mengalami penurunan.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Indrayana, menjelaskan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia ini tumbuh 5,6% (year-on-year/yoy). “Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah penurunan ULN swasta,” jelas Denny dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).

Adapun ULN publik terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan bank sentral. Perinciannya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$220,9 miliar atau tumbuh 3,3% (YoY), dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.

Dalam laporan Utang Luar Negeri Indonesia Agustus 2026 Tetap Terjaga yang diterbitkan Kamis (15/10/2026), BI mencatat posisi ULN pemerintah sebesar US$220,9 miliar atau tumbuh 3,3 persen secara tahunan (yoy). Sementara itu, ULN swasta tercatat US$195,6 miliar, turun 0,8 persen yoy. “Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2026 tetap terjaga. Posisi ULN Indonesia pada Agustus 2026 tercatat sebesar 459,3 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 5,6% (yoy),” demikian keterangan BI.

Jika dikonversi menggunakan kurs Rp17.746 per dolar AS, nilai ULN tersebut setara sekitar Rp8.153,26 triliun. Angka ini merupakan hasil konversi berdasarkan kurs yang disebutkan, bukan denominasi asli dalam laporan BI.

Utang Pemerintah Naik, Arus Dana ke SBN Berpengaruh
BI menjelaskan, pertumbuhan ULN pemerintah terutama dipengaruhi aliran masuk dana pada Surat Berharga Negara (SBN). Menurut bank sentral, perkembangan tersebut mencerminkan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Pemerintah menyatakan berkomitmen memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang tepat waktu serta mengelola utang secara hati-hati. “Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal,” demikian keterangan BI.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung sektor produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaannya.

Berdasarkan sektor ekonomi, pemanfaatan ULN pemerintah mencakup jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen dari total ULN pemerintah. Berikutnya, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,7 persen; jasa pendidikan 16,2 persen; konstruksi 11,4 persen; serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.

Sementara itu, kenaikan ULN bank sentral terutama didorong peningkatan kepemilikan nonresiden pada instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Perkembangan tersebut sejalan dengan strategi operasi moneter berorientasi pasar (pro-market) untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Utang Luar Negeri Swasta Turun 0,8 Persen
Di tengah peningkatan utang sektor publik, posisi ULN swasta pada Agustus 2026 tercatat sebesar US$195,6 miliar, terkontraksi 0,8 persen yoy. Penurunan tersebut berasal dari kelompok peminjam perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mengalami kontraksi 0,8 persen yoy dan kelompok lembaga keuangan (financial corporations) yang turun 0,6 persen yoy.

Menurut BI, utang luar negeri swasta masih terkonsentrasi pada empat sektor utama, yakni industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut memiliki pangsa 80,5 persen dari total ULN swasta. Komposisi ini memperlihatkan besarnya peran sektor industri, keuangan, energi, dan pertambangan dalam struktur kewajiban luar negeri sektor swasta Indonesia.

Rasio Utang terhadap PDB 30,9 Persen
BI menyatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal tersebut tercermin dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mencapai 30,9 persen pada Agustus 2026.

Struktur utang juga didominasi kewajiban jangka panjang. Hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang, sedangkan ULN swasta juga didominasi utang dengan tenor panjang.

Rasio ULN terhadap PDB menjadi salah satu indikator untuk mengukur besarnya kewajiban eksternal dibandingkan dengan ukuran perekonomian nasional. Meski demikian, indikator tersebut perlu dibaca bersama faktor lain, seperti kemampuan membayar pokok dan bunga, biaya pembiayaan, jatuh tempo utang, perkembangan nilai tukar, serta ketersediaan devisa.

Dengan demikian, kenaikan nominal ULN tidak dengan sendirinya menunjukkan memburuknya kemampuan pembayaran utang. Penilaian terhadap risiko dan keberlanjutan utang perlu mempertimbangkan keseluruhan kondisi ekonomi dan struktur kewajiban Indonesia.

BI dan Pemerintah Perkuat Koordinasi
BI menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah terus diperkuat untuk memantau dan mengelola ULN. Langkah tersebut ditujukan agar pembiayaan luar negeri dapat mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

“Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengelolaan ULN sehingga optimal dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” demikian keterangan resmi BI. (*)

(Zaky Al Hamzah/BI)