APINDO Minta Dana Pesangon Tak Jadi Beban Ganda, Pemerintah Siapkan Lembaga Pengelola Baru

1794973346377

Pengusaha khawatir Dana Cadangan Pesangon tumpang tindih dengan JHT, JP, JKP, dan dana pensiun. Pemerintah menargetkan setoran wajib mulai Oktober 2027. (Foto: ist)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Rencana pemerintah mewajibkan perusahaan menitipkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) ke lembaga yang ditunjuk negara mendapat respons dari kalangan pengusaha.Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, menegaskan penunjukan lembaga pengelola DCP harus dirancang hati-hati.

Mekanismenya, kata dia, tidak boleh menciptakan kewajiban baru yang bertabrakan dengan program perlindungan pekerja yang sudah berjalan. Program yang dimaksud meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Selain itu, sejumlah perusahaan juga telah memiliki program dana pensiun melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPPK dibentuk perusahaan untuk karyawannya, sedangkan DPLK dikelola bank atau perusahaan asuransi dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aturan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Kewajiban DCP diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 253, pengusaha wajib menyediakan DCP sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah memberi masa transisi satu tahun sejak undang-undang diundangkan. Artinya, perusahaan wajib mulai menyetorkan DCP ke lembaga pengelola yang ditunjuk pemerintah mulai Oktober 2027.

Lembaga pengelola tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. Usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban penyediaan DCP.

Alasan pemerintah: pesangon sering tak terbayar

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut DCP disiapkan agar hak pekerja tidak bergantung pada kemampuan perusahaan membayar setelah PHK. Skema ini ditujukan agar pesangon tetap terbayar, termasuk saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau pailit.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan pemerintah akan menunjuk satu lembaga untuk mengelola DCP secara terpusat. Tujuannya supaya tidak ada lagi korban PHK yang pesangonnya tidak terbayar karena perusahaan mengaku tidak punya uang.

Kasus pesangon tak terbayar bukan hal baru. Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI pada April 2026, Kemnaker mengungkapkan ada 1.225 pekerja terdampak persoalan pesangon. Dari total kewajiban sekitar Rp313 miliar, baru sekitar 20 persen yang dibayarkan.

Pengusaha minta harmonisasi

APINDO meminta pemerintah mengkaji kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan program jaminan sosial dan skema pendanaan pekerja yang sudah berjalan. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, menilai pembentukan DCP perlu diselaraskan dengan berbagai mekanisme perlindungan yang telah tersedia.

Senada dengan itu, ekonom CELIOS, Nailul Huda, menilai pemerintah perlu memastikan perbedaan fungsi DCP dengan program dana pensiun, JKP, dan JHT. Pembagian fungsi yang jelas penting untuk mencegah tumpang tindih. Hingga kini, pemerintah masih menyiapkan aturan pelaksanaan DCP.

Bagi pengusaha, kejelasan soal besaran setoran, mekanisme pengelolaan, tata cara pencairan, dan pengawasan lembaga pengelola menjadi kunci agar kebijakan ini benar-benar melindungi pekerja tanpa menambah beban ganda bagi dunia usaha.

(Dinar K/ berbagai sumber)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID