Ketua MPR Ahmad Muzani Belum Lihat Surat Pengunduran Diri Gibran sebagai Wapres

GEBRAK.ID, JAKARTA — Kabar pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya memunculkan sejumlah pertanyaan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mendengar maupun melihat surat pengunduran diri tersebut, meskipun Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi telah membenarkan kabar bahwa Gibran mundur.

Muzani menyampaikan hal itu setelah menghadiri peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam. Ia menegaskan belum memiliki informasi yang cukup untuk memberikan tanggapan mengenai kabar tersebut.

“Saya belum dengar, saya belum lihat,” kata Muzani kepada wartawan.

Ketika kembali ditanya mengenai kemungkinan surat pengunduran diri itu sudah disampaikan, Muzani tetap memberikan jawaban serupa. Menurut dia, MPR belum dapat mengambil keputusan apa pun sebelum menerima informasi atau dokumen resmi.

“Saya belum dengar saya belum lihat. Dengar aja belum apalagi lihat,” ujarnya.

Pernyataan Muzani muncul setelah Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Saat dikonfirmasi pada Rabu, Budi Arie menjawab singkat, “Betul.”

Keterangan Budi Arie tersebut menjadi salah satu informasi yang menguatkan kabar pengunduran diri Gibran. Namun, pernyataan Ketua Umum Projo itu belum berarti MPR telah menerima surat resmi atau menetapkan langkah kelembagaan terkait perubahan status jabatan wakil presiden.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran telah mengutarakan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam.

Di tengah kabar tersebut, DPR RI juga bersiap menindaklanjuti usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan usulan dari 120 anggota dewan akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).

Menurut Saan, usulan itu berkaitan dengan penilaian para pengusul bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebanyak 120 anggota DPR yang mengajukan HMP berasal dari delapan fraksi. Rinciannya, PDIP 14 orang, Partai Golkar 11 orang, Partai Gerindra 11 orang, Partai NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Partai Demokrat 18 orang.

Dengan demikian, terdapat dua perkembangan yang berjalan beriringan: kabar pengunduran diri Gibran yang dibenarkan Budi Arie dan proses pengajuan HMP di DPR. Sementara itu, MPR melalui Ahmad Muzani menegaskan belum mengetahui maupun melihat surat pengunduran diri tersebut.

(Saeful Imam/berbagai sumber)