DPR Soroti Dugaan Pelanggaran Privasi Siswi SMPN 21 Surabaya, Sekolah Diminta Jadi Ruang Aman
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. (Foto: Fraksi PKB)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Kasus dugaan pelanggaran privasi tubuh siswi di SMPN 21 Surabaya, Jawa Timur, mendapat perhatian dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengingatkan bahwa sekolah tidak boleh menjadikan alasan kedisiplinan untuk membenarkan tindakan yang melanggar privasi dan martabat anak.
Nihayatul menegaskan, lingkungan pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk belajar, berkembang, sekaligus mengenali tubuh mereka sendiri. Karena itu, setiap bentuk pendisiplinan harus tetap menghormati hak dan batas pribadi peserta didik.
“Jangan sampai alasan kedisiplinan justru membuat anak merasa dipermalukan, terintimidasi, atau kehilangan rasa aman terhadap lingkungan sekolahnya,” kata Nihayatul dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (20/11).
Ia secara khusus menyoroti dugaan tindakan seorang guru yang meminta siswi mengangkat rok dan sedikit menurunkan celana dalam untuk memastikan apakah mereka sedang menstruasi atau tidak.
Menurut Nihayatul, tindakan semacam itu menyangkut wilayah tubuh yang sangat pribadi, terlebih berkaitan dengan organ reproduksi dan kondisi biologis perempuan. Setiap anak memiliki hak atas perlindungan dan penghormatan terhadap tubuhnya.
Baca Juga
“Kejujuran tidak boleh dibangun melalui tindakan yang melanggar privasi tubuh anak. Ada batas yang harus dipahami oleh setiap pendidik,” ujarnya.
Nihayatul menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan itu tidak dapat dibenarkan, meskipun dilakukan dengan alasan melatih kejujuran atau memastikan siswi mengikuti salat berjamaah.
Ia mengingatkan, praktik pendisiplinan yang keliru justru dapat menimbulkan rasa takut, malu, bahkan ketidakberdayaan anak ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki otoritas di sekolah.
Lebih jauh, kasus ini menjadi pengingat bahwa kekerasan dan pelanggaran hak perempuan bisa terjadi di berbagai lingkungan, termasuk institusi pendidikan. Sekolah, kata dia, semestinya berperan aktif mencegah kekerasan berbasis gender, bukan menjadi tempat terjadinya tindakan yang merendahkan martabat anak.
Nihayatul juga meminta momentum 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada 25 November hingga 10 Desember tidak sekadar menjadi kegiatan kampanye dan seremonial. “Perlu ada upaya nyata untuk membangun kesadaran bahwa setiap anak perempuan berhak atas keamanan, perlindungan, serta kendali atas tubuhnya sendiri,” katanya menandaskan.
(Devona R/Sumber: DPR RI)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID