Gibran Ungkap Saran Prabowo Soal Polemik Ijazah: Koordinasi dengan Kemendikdasmen Ajukan PK ke MA

GEBRAK.ID, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto menyarankan dirinya menempuh langkah hukum untuk menyelesaikan polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan yang belakangan menjadi sorotan publik.

Salah satu langkah yang disarankan Prabowo adalah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Gibran menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia mengatakan Prabowo memberikan sejumlah masukan ketika keduanya bertemu di Istana Kepresidenan pada Selasa pagi.

“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap berjuang di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran.

Menurut Gibran, hubungannya dengan Prabowo selama ini sudah terjalin seperti hubungan ayah dan anak. Karena itu, ia memandang berbagai masukan Presiden RI sebagai bagian dari upaya mencari jalan keluar atas persoalan yang sedang dihadapinya.

Gibran juga menegaskan dirinya menghormati berbagai aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat terkait persoalan dokumen pendidikannya. Ia berharap polemik tersebut tidak terus berkembang menjadi persoalan politik berkepanjangan.

“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujarnya.

Polemik ini mencuat setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Putusan tersebut membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2019.

Perkara tersebut berawal dari gugatan Subhan Palal terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam putusannya, MA mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan surat keterangan tersebut batal serta tidak sah.

Putusan itu kemudian memunculkan persoalan hukum baru terkait dokumen pendidikan yang digunakan Gibran. Namun, perlu dicatat bahwa perkara kasasi tersebut melibatkan Dirjen Dikdasmen sebagai pihak tergugat, bukan Gibran secara langsung.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Prabowo.

Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa pagi. Dalam pertemuan itu, Gibran sekaligus meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Prasetyo mengatakan Presiden RI memberikan sejumlah saran dan menghormati permintaan Gibran untuk menempuh jalur hukum. Ia juga meluruskan bahwa tidak benar Prabowo menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut.

Dengan demikian, penyelesaian polemik dokumen pendidikan Gibran kini mengarah pada dua jalur yang disampaikannya, yakni pembuktian dokumen melalui PTUN dan koordinasi dengan Kemendikdasmen terkait rencana pengajuan PK ke MA.

(A. Rayyan K/berbagai sumber)