Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo: 8 Saksi Minta Perlindungan LPSK, Satu Ajukan Justice Collaborator

Jumlah saksi yang mengajukan perlindungan bertambah dua orang. LPSK masih menelaah permohonan sebelum memutuskan pemberian perlindungan. (Foto: Setkab)

GEBRAK. ID, JAKARTA – Jumlah saksi yang mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto bertambah menjadi delapan orang. Wakil Ketua LPSK, Wawan, mengatakan terdapat dua permohonan tambahan dari sebelumnya enam saksi yang diajukan untuk mendapatkan perlindungan. “Intinya, sudah ada penambahan dua dari enam,” kata Wawan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dari delapan orang tersebut, satu saksi diketahui mengajukan permohonan perlindungan sekaligus meminta status sebagai justice collaborator (JC). “Ya satu di antaranya itulah, satu di antaranya itu (jadi justice collaborator),” ujarnya.

LPSK Masih Telaah Permohonan

Meski jumlah pemohon bertambah, LPSK belum memutuskan apakah seluruh saksi tersebut memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan. Ketua LPSK Achmadi sebelumnya menjelaskan, proses penelaahan terhadap enam permohonan awal telah berlangsung sejak 6 November 2026.

LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara. Dalam proses tersebut, LPSK mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman, kerentanan pemohon, serta situasi khusus yang dihadapi.

Sementara itu, Polri disebut telah memberikan perlindungan secara internal kepada para saksi selama proses penelaahan berlangsung.

Empat Orang Jadi Tersangka

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo sebelumnya berkembang dengan penetapan empat orang sebagai tersangka. Berdasarkan pemberitaan media pada 8 November 2026, empat nama yang disebut dalam perkara tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Pengajuan perlindungan oleh delapan saksi menjadi salah satu perkembangan terbaru dalam penanganan perkara tersebut. Namun, hingga kini LPSK masih harus menyelesaikan proses penelaahan sebelum menentukan bentuk dan kelayakan perlindungan bagi para pemohon.

(A.Rayyan K/ berbagai sumber)