KPK Telusuri Modal Kampanye Anom Widiyantoro pada Pilkada 2024, Plt Bupati Pemalang Ikut Diperiksa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri dugaan kebutuhan biaya politik Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro (tampak dalam gambar), saat mengikuti Pilkada 2024. (Foto: Pemkab Pemalang)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri dugaan kebutuhan biaya politik Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro, saat mengikuti Pilkada 2024. Untuk mendalami hal tersebut, penyidik memeriksa Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pemalang, Nurkholes, sebagai saksi.
Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menggali pengetahuan Nurkholes mengenai modal politik yang dibutuhkan Anom ketika maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.
“Plt. Bupati didalami pengetahuannya berkaitan dengan modal politik yang dibutuhkan oleh Bupati saat itu (AW) sehingga ini juga mengonfirmasi saksi-saksi sebelumnya terkait dengan kebutuhan biaya kampanye oleh Bupati,” kata Budi, Selasa malam.
Menurut Budi, keterangan tersebut penting untuk mengonfirmasi dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan Anom. Namun, KPK belum mengungkap secara terperinci hubungan antara kebutuhan biaya kampanye dan dugaan penerimaan uang yang sedang diselidiki.
Nurkholes bukan satu-satunya saksi yang diperiksa dalam pengembangan perkara ini. KPK juga memanggil Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Suranto, dua pihak swasta bernama Dias Pamungkas dan Dias Adi Dharma, serta Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak.
Baca Juga
Anom merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK menangkapnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 28 Juli 2026, sebelum mengumumkan empat tersangka dalam dua klaster perkara.
Pada klaster pertama, penyidik menduga Anom bersama orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris, meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta. KPK menyebut uang yang diduga dikumpulkan melalui Haris mencapai Rp1,98 miliar.
Klaster kedua berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap Anom. KPK menetapkan Lilik Budi Suprianto dan anaknya, Setya Budi Dias Oktavianto, anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK, sebagai tersangka.
Penyidikan masih berjalan. Pendalaman mengenai modal politik Anom menjadi salah satu bagian yang kini ditelusuri KPK untuk mengungkap rangkaian dugaan penerimaan uang dalam perkara tersebut.
(A. Rayyan K/Sumber: KPK)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID