Pemerintah Matangkan Aturan Studi ke Al Azhar Mesir, Pelajar Indonesia Jadi Prioritas Perlindungan

wamenag romo syafii-kemenag

Wakil Menteri Agama RI Romo Muhammad Syafi'i. (Foto: Kemenag)

GEBRAK.ID — Kementerian Agama (Kemenag) RI tengah mematangkan regulasi untuk memperkuat perlindungan pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Universitas Al Azhar, Mesir. Aturan tersebut akan mencakup tata kelola keberangkatan, pengawasan jalur pendidikan, hingga penguatan kerja sama dengan pihak Al Azhar.

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i mengatakan, pemerintah ingin memastikan pelajar Indonesia benar-benar memperoleh pendidikan yang layak dan tidak menjadi korban praktik perantara atau mediator yang tidak bertanggung jawab.

“Kita harus betul-betul menangani dengan serius sehingga kita bisa memastikan anak-anak kita yang ke sana itu belajar. Tidak jadi komoditas dari mediator-mediator yang tidak bertanggung jawab,” ujar Romo Syafi’i di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, tingginya minat masyarakat Indonesia untuk belajar di Al Azhar harus diimbangi sistem perlindungan yang memadai. Pemerintah tidak ingin para pelajar justru menghadapi persoalan keamanan, tempat tinggal yang tidak layak, maupun masalah lain akibat tata kelola keberangkatan yang tidak jelas.

Berbagai laporan mengenai kondisi pelajar Indonesia di Mesir menjadi bahan evaluasi bagi Kemenag. Perlindungan, kata dia, tidak cukup hanya mengatur proses seleksi dan keberangkatan, tetapi juga perlu mencakup pendampingan selama pelajar menjalani pendidikan di luar negeri.

Perhatian khusus juga diarahkan kepada pelajar yang berangkat pada jenjang setingkat madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah. Faktor usia yang relatif muda, keterbatasan pendampingan, serta perbedaan lingkungan sosial dinilai membuat kelompok ini lebih rentan menghadapi berbagai persoalan.

Salah satu opsi yang sempat dibahas pemerintah ialah pembatasan sementara keberangkatan ke lembaga pendidikan praperguruan tinggi Al Azhar, dengan sejumlah pengecualian. Namun, Kemenag belum menetapkan bentuk kebijakan tersebut karena masih perlu mengkaji dampak dan ketepatan penerapannya.

“Kalau tidak membuat aturan, saya tidak sependapat. Tapi seperti apa bentuk aturannya itu yang harus kita diskusikan,” kata Romo Syafi’i.

Sebagai bagian dari pembenahan, Kemenag juga menyiapkan tindak lanjut nota kesepahaman yang ditandatangani Menteri Agama bersama Grand Syekh Al Azhar pada 12 Oktober 2026.

Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin menjelaskan, sebagian besar pelajar Indonesia yang berangkat ke Mesir menggunakan jalur mandiri. Mereka mengurus keberangkatan sekaligus pembiayaan secara pribadi sehingga tidak seluruh proses berada dalam kendali langsung Kemenag.

Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri dalam merumuskan aturan yang efektif tanpa menghilangkan kesempatan masyarakat mengakses pendidikan internasional.

“Kita tidak bisa melarang mereka belajar di Al Azhar. Karena itu semangat anak-anak kita, semangat santri-santri, semangat dari umat Islam Indonesia,” ujar Kamaruddin.

Kamarduddin menegaskan, substansi regulasi perlu dibicarakan terlebih dahulu bersama pihak Al Azhar. Langkah tersebut penting agar kebijakan pemerintah Indonesia selaras dengan mekanisme penerimaan dan sistem pendidikan yang berlaku di lembaga pendidikan Islam terkemuka di Mesir tersebut.

(A. Rayyan K/Sumber: Kemenag RI)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID