Mendagri Tito Minta Gubernur Kawal Penetapan Upah Minimum 2027, Target Rampung Desember
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (kanan) dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum 2027 dan Perlindungan Sosial. Kegiatan berlangsung secara hibrida dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah, terutama gubernur, mengawal proses penetapan upah minimum 2027 agar berjalan lancar dan tidak memicu gejolak hubungan industrial.
Tito menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk merumuskan kebijakan pengupahan yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak.
Arahan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum 2027 dan Perlindungan Sosial. Kegiatan berlangsung secara hibrida dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Tito, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan pedoman nasional sebagai acuan bagi pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah provinsi perlu menyesuaikan penerapannya dengan kondisi ekonomi dan karakteristik masing-masing wilayah.
Tito meminta pemerintah daerah mengedepankan mekanisme dialog tripartit yang melibatkan tiga unsur, yakni pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha.
Baca Juga
Melalui pembicaraan tersebut, setiap daerah diharapkan dapat menemukan formula pengupahan yang menjaga kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan kemampuan dan keberlangsungan usaha.
“Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority,” jelas Tito.
Untuk memastikan proses berjalan sesuai rencana, Kemendagri akan memperkuat koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah. Tito juga meminta jajarannya menyiapkan surat edaran yang memuat petunjuk lebih terperinci, termasuk tahapan pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan penetapan upah minimum.
Tito berharap seluruh proses di daerah dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga tidak berlarut-larut hingga akhir tahun. “Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memaparkan tenggat penetapan upah minimum 2027. Pemerintah menargetkan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat 21 November 2026.
Lima hari berikutnya, tepatnya 26 November, menjadi batas penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Adapun batas penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) jatuh pada 25 November, sedangkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat 30 November 2026.
Yassierli juga menyampaikan bahwa Kemnaker akan menerbitkan surat edaran yang dilengkapi rincian teknis dan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan besaran upah minimum.
“InsyaAllah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik),” ujar Yassierli menandaskan.
(Sulistio/Sumber: Puspen Kemendagri)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID