Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ajak Publik Kaji Gagasan Wakil Presiden Lebih dari Satu
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengajak masyarakat membahas gagasan mengenai kemungkinan Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden. (Foto: Dok. Pribadi)
GEBRAK.ID — Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengajak masyarakat membahas gagasan mengenai kemungkinan Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden. Menurut dia, pemikiran tersebut perlu dilihat secara utuh sebagai bagian dari diskusi tentang masa depan sistem kepemimpinan nasional.
Sultan menjelaskan, gagasan itu bukan sesuatu yang baru. Ia mengaku telah menyampaikannya sejak 2019 dan menyebut rekaman video mengenai pemikiran tersebut masih tersedia.
“Pertama, ini bukan gagasan baru. Saya sudah lontarkan sejak 2019. Rekaman videonya masih ada. Jadi, ide ini sebenarnya sudah cukup lama menjadi bagian dari pemikiran saya tentang masa depan sistem kepemimpinan nasional,” kata Sultan melalui pesan elektronik, Minggu (22/11/2026).
Ia mengatakan, pemikiran tersebut berangkat dari karakter Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah luas, jumlah penduduk besar, serta keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat. Setiap daerah juga memiliki persoalan dan aspirasi yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sultan menilai sistem kepemimpinan nasional ke depan perlu terus memikirkan cara memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah. Keseimbangan antara kekuatan politik nasional dan keterwakilan daerah, menurut dia, juga perlu menjadi bagian dari pembahasan.
Baca Juga
Meski demikian, Ketua DPD RI itu menegaskan bahwa keberadaan lebih dari satu wakil presiden belum tentu menjadi solusi paling tepat. Karena itu, ia mendorong para ahli tata negara, akademisi, politisi, dan masyarakat menguji gagasan tersebut melalui diskusi terbuka.
“Apakah gagasan wakil presiden lebih dari satu merupakan jawaban yang paling tepat, belum tentu juga. Itulah mengapa saya justru ingin gagasan ini dibahas, diuji, dikritisi, bahkan diperdebatkan secara terbuka,” ujarnya.
Sultan juga meluruskan bahwa pemikiran tersebut bukan usulan untuk diterapkan dalam waktu dekat. Sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini telah diatur dalam konstitusi. Setiap perubahan, kata dia, harus melalui kajian serius, proses konstitusional, dan kesepakatan kebangsaan yang luas.
Ia meminta publik tidak mengaitkan gagasan itu dengan kepentingan politik sesaat. Sultan mengaku terbuka terhadap kritik dan masukan karena tujuan utamanya adalah mendorong pemerintahan yang efektif, memperkuat hubungan pusat dan daerah, serta memastikan seluruh masyarakat memiliki kesempatan dan harapan yang setara.
“Bagi saya, itulah yang jauh lebih penting daripada perdebatan tentang jumlah wakil presiden,” kata Sultan menandaskan.
(A. Rayyan K/Sumber: DPD RI)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID