Anggaran Bakom RI Rp1,95 Triliun Diminta tak Dipakai untuk Biaya Pasukan Buzzer
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal. (Foto: BPMI Setpres)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal melontarkan kritik keras terhadap rencana anggaran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang mencapai hampir Rp2 triliun pada 2027. Ia meminta Istana Kepresidenan menjamin dana negara tersebut tidak digunakan untuk membiayai pasukan buzzer yang bertugas menyerang dan mengintimidasi masyarakat di media sosial.
Dino mengaku akan sangat kecewa, bahkan marah, apabila uang yang bersumber dari pajak rakyat justru digunakan untuk membayar kelompok pendengung guna menghadapi kritik terhadap pemerintah.
“Yang akan bikin saya nangis dan bahkan marah adalah apabila Rp2 triliun anggaran Bakom itu dibuat untuk pembayaran army of buzzers. Pasukan buzzer yang tugasnya memarahi dan memaki-maki kita,” kata Dino dalam podcast yang beredar di media sosial, Jumat (20/11/2026).
Menurut dia, penggunaan anggaran negara untuk membiayai operasi semacam itu akan menjadi persoalan serius. Pemerintah, kata Dino, seharusnya memanfaatkan dana komunikasi untuk menjelaskan kebijakan dan program kepada masyarakat, bukan membayar kelompok tertentu untuk menyerang warga yang menyampaikan pendapat berbeda.
“Berarti apa? Pemerintah menggunakan dana kita untuk melakukan represi digital secara masif terhadap rakyatnya sendiri. Bahkan mengadu domba sendiri,” ujarnya.
Baca Juga
Dino juga menyoroti perbedaan antara pendapat warganet yang muncul secara sukarela dan opini yang sengaja dibentuk melalui pesanan. Ia menilai kebebasan berekspresi harus tetap terjaga, termasuk ketika masyarakat menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. “Kalau organik kan murni pandangan netizen. Kalau ini kan pandangan orderan,” katanya.
Karena itu, Dino meminta pihak Istana membuka penjelasan mengenai peruntukan anggaran Bakom. Ia berharap pemerintah dapat membuktikan bahwa dana tersebut tidak mengalir untuk membiayai buzzer ataupun kelompok tersembunyi yang bertugas menyerang masyarakat.
“Saya sungguh berharap kalau nanti Istana menonton ini, please tunjukkan akuntabilitas bahwa uang Rp2 triliun itu tidak digunakan untuk hal-hal seperti ini,” tegasnya.
Anggaran Bakom 2027 Hampir Rp2 Triliun
Sorotan Dino muncul di tengah pembahasan anggaran Bakom untuk tahun anggaran 2027. Berdasarkan laporan Katadata, anggaran lembaga tersebut direncanakan mencapai Rp1,95 triliun, meningkat tajam dibandingkan anggaran 2026 yang tercatat sekitar Rp22 miliar.
Komisi XIII DPR RI menyetujui alokasi tersebut dalam rapat kerja pembahasan anggaran pada 16 September 2026. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso juga meminta agar peningkatan anggaran Bakom disertai target dan indikator kinerja yang terukur.
Secara kelembagaan, Bakom merupakan lembaga nonstruktural di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2025, lembaga ini bertugas mengoordinasikan komunikasi dan informasi mengenai kebijakan serta program strategis pemerintah.
Fungsinya mencakup penyusunan strategi komunikasi, penyebaran informasi kebijakan, kemitraan dengan media dan pers, serta koordinasi komunikasi antarlembaga pemerintah.
Dengan besarnya anggaran yang direncanakan, transparansi penggunaan dana menjadi perhatian penting. Pemerintah perlu menjelaskan program, mekanisme belanja, pelaksana kegiatan, dan hasil yang hendak dicapai agar publik dapat mengawasi pemanfaatan uang negara.
Dino mengingatkan, anggaran komunikasi tidak boleh berubah menjadi alat untuk membungkam suara masyarakat. Menurut dia, uang negara semestinya digunakan untuk kepentingan publik, bukan membuat warga takut menyampaikan kritik.
(A. Rayyan K/Sumber: Podcast Youtube)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID