120 Anggota DPR Usulkan Pemakzulan Gibran, Ini Tahapan yang Harus Dilalui hingga MPR

GEBRAK.ID — Wacana pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran, Rabu (11/11/2026).

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan, jumlah pengusul tersebut telah memenuhi persyaratan awal. Dukungan berasal dari delapan fraksi, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.

“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” kata Saan.

Meski demikian, pengajuan HMP belum otomatis membuat Gibran kehilangan jabatan. Konstitusi mengatur sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum MPR dapat memutuskan pemberhentian wakil presiden.

Berikut mekanismenya.

1. DPR membahas usulan HMP

Pasal 79 ayat (4) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengatur hak DPR menyatakan pendapat atas dugaan presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Usulan tersebut harus diproses melalui mekanisme DPR. Jika rapat paripurna menyetujui pembentukan panitia khusus (pansus), seluruh unsur fraksi terlibat dalam pembahasan. Pansus memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menjalankan tugas dan menyampaikan hasilnya kepada rapat paripurna.

2. Pendapat DPR diperiksa MK

Apabila paripurna menyetujui hasil pansus, DPR dapat meneruskan pendapatnya kepada MK. Namun, pengajuan permintaan kepada MK harus memperoleh dukungan minimal dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

MK kemudian wajib memeriksa dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari setelah permintaan diterima.

Jika MK membenarkan pendapat DPR, proses berlanjut. Sebaliknya, jika tidak terbukti, usulan pemberhentian tidak dapat diteruskan.

3. MPR mengambil keputusan akhir

Setelah MK membenarkan pendapat DPR, parlemen meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, MPR wajib menggelar sidang paling lambat 30 hari setelah menerima usulan. Gibran juga mendapat kesempatan menyampaikan penjelasan.

Keputusan pemberhentian membutuhkan kehadiran minimal tiga perempat anggota MPR dan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.

Dengan demikian, nasib jabatan Gibran belum ditentukan oleh 120 tanda tangan anggota DPR. Keputusan akhir tetap bergantung pada proses konstitusional di DPR, MK, dan MPR.

(A. Rayyan K/berbagai sumber)