Menaker Yassierli Terbitkan Pedoman Upah Minimum 2027: Ini Formula dan Jadwal Penetapannya

pelatihan vokasi 5 menaker

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. (Foto: Biro Humas Kemnaker)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum 2027 kepada seluruh gubernur di Indonesia. Kebijakan ini menjadi acuan pemerintah daerah dalam menentukan besaran upah pekerja dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan situasi ketenagakerjaan di masing-masing wilayah.

Pedoman tersebut tertuang dalam surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Penerbitannya merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Yassierli menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa menetapkan upah minimum hanya dengan melihat satu indikator. Data yang digunakan harus mencerminkan kondisi daerah sekaligus mempertimbangkan kepentingan pekerja dan keberlangsungan usaha.

“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (18/11/2026).

Untuk daerah yang telah memiliki UMP atau UMK 2026, penghitungan kenaikan upah menggunakan formula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan nilai alfa (α) sebesar 0,50 hingga 1.

Menurut Yassierli, nilai alfa mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas memberikan pertimbangan dalam menentukan nilai tersebut sesuai karakteristik ekonomi dan ketenagakerjaan daerah.

Pemerintah juga menggunakan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2026 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tingkat provinsi menjadi dasar penghitungan UMP, sedangkan data kabupaten/kota digunakan untuk menentukan UMK.

Dalam pedoman itu, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) jika memenuhi persyaratan.

Untuk jadwalnya, UMP harus ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026. Penetapan UMSP dan UMSK dilakukan maksimal lima hari setelah penetapan UMP dan UMK.

“Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah,” ujar Yassierli.

Seluruh ketentuan upah minimum 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Sementara itu, upah pekerja di usaha mikro dan kecil ditentukan melalui kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja, dengan batas paling rendah 50 persen dari upah minimum yang berlaku.

(Devona R/Sumber: Biro Humas Kemnaker)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID