Mendikdasmen Abdul Mu’ti Targetkan Revitalisasi 100 Ribu Sekolah pada 2027
Mendikdasmen Abdul Mu’ti saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Program 2026 & Akselerasi Program 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026). (Foto: Tim Setditjen PAUD Dikdas PNFI Kemendikdasmen)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa keberhasilan program pendidikan tidak cukup diukur dari banyaknya bantuan yang tersalurkan atau fasilitas yang dibangun. Pemerintah harus memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah, guru, dan murid.
Penegasan itu disampaikan Abdul Mu’ti dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Program 2026 dan Akselerasi Program 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026). Ia meminta seluruh jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan program prioritas berjalan sesuai kebutuhan.
“Kita usahakan semuanya tepat sasaran, kemudian tepat waktu, dan tepat guna,” ujar Abdul Mu’ti.
Menurut dia, revitalisasi satuan pendidikan dan pemberian Papan Interaktif Digital (PID) merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan sekadar mengejar target pengadaan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan fasilitas tersebut terawat dan digunakan secara optimal.
Abdul Mu’ti juga meminta jajarannya membuka ruang terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Masukan publik, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan.
Baca Juga
Dalam komunikasi publik, Abdul Mu’ti mendorong penerapan pendekatan SIMI, yakni Sosialisasi, Informasi, Mitigasi, dan Intervensi. Pendekatan ini bertujuan menyampaikan kebijakan secara transparan, berbasis fakta, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Langkah tersebut juga penting untuk mengantisipasi misinformasi, disinformasi, dan hoaks.
Memasuki 2027, Kemendikdasmen menargetkan revitalisasi 100.000 satuan pendidikan. Abdul Mu’ti meminta pemerintah memprioritaskan sekolah dengan kerusakan berat, sekolah terdampak bencana, serta satuan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Prioritas berikutnya mencakup sekolah yang membutuhkan tambahan ruang kelas maupun penataan lingkungan. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, unit pelaksana teknis (UPT) diminta memperkuat koordinasi dengan dinas pendidikan dan memverifikasi kondisi sekolah secara langsung.
Data Pokok Pendidikan (Dapodik) juga harus terus diperbarui agar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, mengatakan evaluasi program 2026 menjadi kesempatan untuk mengukur capaian, mengidentifikasi kendala, sekaligus menghimpun praktik baik dari berbagai daerah.
Gogot menegaskan UPT memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pusat berjalan efektif di daerah.
“UPT bukan hanya unit pelaksana teknis yang mengikuti apa kata pusat, tetapi merupakan representasi dari pemerintah pusat di daerah,” ujar Gogot.
Kemendikdasmen berharap penguatan evaluasi, koordinasi, dan tata kelola berbasis data dapat memastikan program pendidikan tidak berhenti pada pencapaian angka, tetapi menghasilkan perubahan nyata dan berkelanjutan bagi dunia pendidikan.
(Devona R/Sumber: Kemendikdasmen)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID