Pinjaman UMKM Perempuan IWAPI hingga Rp100 Juta, tanpa Bunga dan Agunan

Mulai Rp5 Juta Bertahap, Didampingi 3-6 Bulan, Lalu Diarahkan ke KUR dan Pasar Ekspor. (Foto: PNM)

GEBRAK.ID, JAKARTA – Pelaku usaha perempuan yang tergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) akan mendapat peluang pembiayaan bertahap. Nilainya mulai Rp5 juta untuk usaha ultramikro, lalu bisa naik menjadi Rp10 juta, Rp25 juta, hingga maksimal Rp100 juta.

Program ini menjadi prioritas Dewan Pengurus Pusat (DPP) IWAPI periode 2026–2031. Ketua Umum DPP IWAPI, Tatyana Sentani Sutara, mengatakan pembiayaan disiapkan lewat platform digital. Melalui platform itu, transaksi usaha anggota dicatat. IWAPI dapat menilai perkembangan usaha dan kelayakan pembiayaan secara terukur. Platform tersebut juga dipakai untuk meningkatkan literasi keuangan anggota.

Peserta yang mengikuti pendampingan selama tiga hingga enam bulan dan menunjukkan pengelolaan usaha yang baik berpeluang mendapat pembiayaan tanpa bunga dan tanpa agunan. Jika pinjaman pertama dikembalikan dengan baik, peserta bisa naik ke tahap pembiayaan berikutnya. “Kami betul-betul ingin membimbing para pelaku UMKM agar bisa naik kelas secara tercatat dan terukur,” ujar Tatyana, Senin (9/11/2026).

Target akhirnya bukan sekadar memberi modal. Peserta yang lolos hingga plafon terbesar dinilai sudah bankable. Setelah itu, IWAPI akan mengarahkan mereka ke perbankan, misalnya untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Konteks ini sejalan dengan kebijakan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026, penyalur KUR tidak boleh meminta agunan tambahan untuk plafon hingga Rp100 juta.

Selain modal, IWAPI menyiapkan IWAPI Trading House. Program ini membantu produk anggota masuk pasar internasional, termasuk melalui pengiriman dalam jumlah kecil. Produk yang dinilai potensial antara lain rempah-rempah, makanan olahan, bumbu siap pakai, keripik, hingga rendang.

Salah satu contohnya bumbu siap pakai dari Tangerang Selatan yang berpotensi dipasarkan ke Arab Saudi, serta keripik dari Papua Barat Daya. IWAPI kini memiliki sekitar 40.000 anggota di 37 provinsi. Sekitar 98 persen di antaranya pelaku UMKM.

Kepengurusan DPP IWAPI 2026–2031 telah disahkan Kementerian Hukum melalui SK Menteri Hukum Nomor AHU-0002049.AH.01.08 Tahun 2026, yang ditetapkan pada 6 November 2026. Dalam kepengurusan itu, Tatyana didampingi Vivi Susanti sebagai Wakil Ketua Umum I sekaligus Sekretaris Jenderal, serta Siti Choiriyah sebagai Wakil Ketua Umum II sekaligus Bendahara Umum.

IWAPI juga menegaskan program ini sebagai upaya mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

(Dinar K/ berbagai sumber)