Delapan Fraksi DPR Kompak Ajukan HMP untuk Gibran: 120 Anggota Teken Usulan Pemakzulan

GEBRAK.ID, JAKARTA — Langkah politik untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Seluruh delapan fraksi partai politik di DPR RI resmi menyerahkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran, Rabu (11/11/2026).

Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, perwakilan setiap fraksi menyerahkan dokumen usulan kepada pimpinan DPR. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan turut dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal.

Berdasarkan rekapitulasi pimpinan rapat, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi membubuhkan tanda tangan sebagai pengusul. Jumlah itu jauh melampaui syarat minimal 25 anggota DPR untuk mengajukan HMP.

Delapan fraksi yang ikut mengajukan usulan tersebut terdiri atas PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat. Jumlah pengusul dari masing-masing fraksi meliputi PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, serta Demokrat 18 orang.

Anggota Fraksi PKB Muhammad Khozin menjelaskan, usulan tersebut menggunakan hak konstitusional anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dalam forum itu, Khozin menyebut HMP diajukan untuk menindaklanjuti dugaan bahwa Gibran melakukan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.

“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi,” kata Saan.

Meski demikian, penyerahan dokumen belum berarti DPR telah memutuskan pemakzulan Gibran. Pimpinan DPR akan membawa usulan tersebut ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan tahapan pembahasan, sebelum masuk agenda Rapat Paripurna.

HMP merupakan salah satu mekanisme konstitusional yang dapat menjadi pintu menuju proses pemberhentian presiden atau wakil presiden. Jika DPR menyetujui pendapat tersebut sesuai ketentuan, proses selanjutnya dapat berlanjut ke Mahkamah Konstitusi.

(A. Rayyan K/Sumber: DPR RI)