Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada perwira tinggi berinisial EHS atau Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Keputusan tersebut merupakan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah anggota kepolisian. (Foto: Polri TV)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada perwira tinggi berinisial EHS atau Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Keputusan tersebut merupakan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah anggota kepolisian.
Majelis KKEP menyatakan Eko terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan memanfaatkan akses atau perangkat teknologi milik Polri. Tindakan tersebut dinilai tidak profesional dan tidak sesuai prosedur yang berlaku.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan putusan tersebut di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
“Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),” kata Trunoyudo.
Selain sanksi pemecatan, majelis juga menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan EHS merupakan tindakan tercela. Putusan itu merujuk pada pelanggaran Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Baca Juga
Majelis juga menyatakan Eko melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Meski menerima putusan sidang etik tersebut, Eko menyatakan akan mengajukan banding. Dengan langkah itu, perkara etiknya masih berlanjut melalui mekanisme hukum internal Polri.
Empat Perwira Tinggi Terseret Kasus Penyadapan
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini sebelumnya ditangani oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Penyidik menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara yang mencakup dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Penetapan tersangka dalam perkara pidana itu merupakan proses yang berbeda dari sidang etik yang dijalani para anggota Polri.
Sebelum putusan terhadap EHS, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri juga menggelar sidang KKEP terhadap perwira tinggi berinisial AS pada Selasa (10/11/2026). Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH.
Rangkaian sidang etik ini menunjukkan bahwa Polri juga memproses dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik oleh anggotanya di luar penanganan perkara pidana.
Meski demikian, proses banding yang diajukan EHS tetap menjadi bagian dari mekanisme penanganan perkara etik. Sementara itu, penyidikan pidana terhadap para tersangka berjalan melalui jalur hukum tersendiri.
(Saeful Imam/Sumber: Humas Polri)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID