Prabowo Punya Waktu 14 Hari Usulkan 2 Calon Wapres ke MPR, Pemilihan Ditargetkan Rampung Desember 2026

GEBRAK.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden (wapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah menerima pemberitahuan resmi mengenai kekosongan jabatan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan wakil presiden akan dimulai dari langkah MPR. Lembaga tersebut terlebih dahulu menggelar rapat untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan pengunduran diri.

Setelah mengambil keputusan, MPR akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo. Surat itu berisi pemberitahuan mengenai kekosongan posisi wakil presiden sekaligus permintaan agar kepala negara mengajukan dua nama calon pengganti.

Yusril menyebut MPR membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk menggelar rapat dan menyiapkan surat pemberitahuan tersebut. Sementara itu, batas waktu 14 hari bagi Presiden RI baru mulai dihitung setelah surat resmi diterima.

“Setelah surat diterima, itu diperlukan waktu 14 hari untuk Presiden menyerahkan calon wakil presiden kepada MPR,” kata Yusril saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menegaskan, 14 hari merupakan batas maksimal. Artinya, Prabowo tidak harus menunggu hingga hari terakhir untuk menyampaikan dua nama kandidat kepada MPR.

Mengenai siapa saja sosok yang akan diusulkan, Yusril mengatakan keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden. Prabowo memiliki kewenangan menentukan dua kandidat, termasuk mempertimbangkan masukan dari partai-partai politik koalisi yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.

“Jadi Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” ujar Yusril.

Yusril juga menjelaskan bahwa ketentuan mengenai pengisian jabatan wakil presiden mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Dalam aturan tersebut, calon wakil presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan presiden dan wakil presiden.

Setelah menerima dua nama usulan Presiden, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden. Melalui mekanisme tersebut, MPR akan menentukan satu nama untuk mengisi jabatan yang kosong.

Pemerintah berharap seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan dan tidak berlarut-larut. Yusril menyampaikan bahwa proses pemilihan pengganti Gibran ditargetkan selesai sebelum pengujung 2026.

“Diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026 sekarang ini,” pungkas Yusril.

(A. Rayyan K/berbagai sumber)