RUU Perampasan Aset Selangkah Lagi Jadi UU, Dasco Ungkap DPR Gelar 87 Kali Dengar Aspirasi

RUU Agraria 1

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah mendapat persetujuan pada pembicaraan tingkat pertama, Rabu (18/11/2026). (Foto: Courtesy DPR RI/IST)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menuntaskan pembahasan tingkat pertama Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Sebelum mencapai tahap tersebut, Komisi III DPR menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat, kalangan akademisi, pakar, hingga berbagai organisasi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, RUU tersebut telah mendapat persetujuan pada pembicaraan tingkat pertama, Rabu (18/11/2026). Selanjutnya, DPR akan membawa rancangan aturan itu ke pembicaraan tingkat kedua dalam rapat paripurna terdekat untuk memperoleh pengesahan menjadi undang-undang.

Dasco menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut memberikan masukan selama proses pembahasan berlangsung.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga rancangan undang-undang ini dapat diselesaikan menjadi undang-undang dengan baik,” kata Dasco seusai memimpin rapat persetujuan RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, proses penyerapan aspirasi sudah berlangsung sejak September 2025. Selama periode tersebut, komisinya secara rutin menggelar sedikitnya dua kali RDPU setiap pekan.

Menurut Habiburokhman, intensitas pembahasan itu menunjukkan besarnya perhatian DPR terhadap masukan publik sebelum menyelesaikan rancangan regulasi tersebut.

“Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini. Selama setahun hampir tiap minggu kita, reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco,” ujar Habiburokhman.

Selain mengatur mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, RUU ini juga memuat perlindungan agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan aparat penegak hukum.

Habiburokhman menegaskan, aturan yang disusun harus mencegah perampasan aset menjadi instrumen kekuasaan maupun sarana pemerasan terhadap masyarakat. “Peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup,” katanya.

Dengan rampungnya pembahasan tingkat pertama, RUU Perampasan Aset kini menunggu pembahasan tingkat kedua melalui rapat paripurna DPR sebelum resmi menjadi undang-undang.

(A. Rayyan K/Sumber: DPR RI)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID