Wamenkum Eddy Hiariej Ungkap 7 Poin Penting RUU Perampasan Aset: Korban Investasi Bodong Bisa Dapat Ganti Rugi
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej. (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej membeberkan tujuh poin penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat upaya negara mengambil alih aset yang berasal dari berbagai tindak kejahatan.
Eddy menjelaskan, rancangan aturan tersebut mengutamakan mekanisme perampasan aset melalui proses pidana. Namun, RUU itu juga membuka kemungkinan perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana atau non-conviction-based forfeiture.
Dalam pemaparannya pada rapat Rabu (18/11/2026), Eddy menyebut sejumlah kejahatan yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Cakupannya tidak hanya korupsi, tetapi juga narkotika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, hingga penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil,” kata Eddy.
RUU tersebut telah melewati pembahasan tingkat pertama. Pemerintah dan DPR juga memasukkan sejumlah ketentuan untuk memastikan proses perampasan serta pengelolaan aset berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai regulasi ini berpotensi membantu masyarakat yang menjadi korban kejahatan investasi dan perdagangan saham ilegal. Menurut dia, aset milik pelaku dapat dimanfaatkan untuk membayar kerugian korban.
“Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi masal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut,” ujar Habiburokhman.
Tujuh Poin Pengaturan dalam RUU Perampasan Aset
Berikut tujuh pokok pengaturan yang diungkap Eddy Hiariej:
- Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset, meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
- Jenis aset hasil tindak pidana yang dapat dirampas.
- Hukum acara perampasan aset melalui putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa putusan pidana (non-conviction-based forfeiture).
- Pengelolaan dan pengawasan aset oleh badan khusus yang dibentuk Presiden.
- Pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala serta akuntabel.
- Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- Pendanaan untuk penyelenggaraan perampasan aset.
Dengan tujuh pokok pengaturan tersebut, RUU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya memperkuat penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga membuka jalan pemulihan kerugian masyarakat.
Meski demikian, efektivitasnya akan sangat bergantung pada pelaksanaan aturan, transparansi pengelolaan aset, serta perlindungan hak pihak-pihak yang berkepentingan.
(A. Rayyan K/Berbagai Sumber)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID