Yunus Husein Kritik UU Perampasan Aset, TPPU tak Masuk dan Batas Rp1 Miliar Dipersoalkan
Eks Kepala PPATK menilai pengecualian tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan batas minimal aset Rp1 miliar berpotensi membatasi upaya pemulihan kekayaan hasil kejahatan.(Foto: ist)
GEBRAK.ID, JAKARTA – Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, mengkritik substansi Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Ia menyoroti tidak dimasukkannya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset.
Yunus menilai, pencucian uang merupakan kejahatan yang seharusnya menjadi perhatian dalam upaya penelusuran dan pemulihan aset hasil tindak pidana, tanpa mempersoalkan besar kecilnya nilai uang yang dicuci. Dalam Obrolan Newsroom (ONR) Kompas.com, Kamis (19/11/2026), Yunus menegaskan bahwa uang hasil kejahatan tetap harus ditelusuri dan dipulihkan.“Dirty money is dirty money. Whatever the amount,” ujar Yunus, dikutip Kompas.com, Jumat (20/11/2026).
Menurut Yunus, tidak dimasukkannya TPPU dalam cakupan UU Perampasan Aset dapat menimbulkan keterbatasan dalam mengejar aset yang telah disamarkan melalui praktik pencucian uang. Padahal, pencucian uang kerap menjadi bagian dari upaya menyembunyikan, mengalihkan, atau menyamarkan hasil tindak pidana agar tidak mudah dilacak oleh aparat penegak hukum.
Baca Juga
TPPU Tidak Masuk dalam Tujuh Kategori Tindak Pidana
Dalam UU Perampasan Aset, Pasal 4 ayat (3) mengatur tujuh kelompok tindak pidana yang menjadi cakupan perampasan aset, yakni tindak pidana korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang (TPPO), serta penipuan dan/atau penggelapan menggunakan sarana teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Yunus mempertanyakan absennya TPPU dalam daftar tersebut. Menurutnya, ketika hasil kejahatan telah dicuci, mekanisme perampasan aset berpotensi tidak dapat digunakan secara optimal untuk mengejar kekayaan yang telah disamarkan. Ia juga menyoroti pendekatan daftar tindak pidana atau list of crime yang dinilai membatasi ruang lingkup kejahatan yang dapat dijangkau.
Padahal, masih banyak tindak pidana lain yang menghasilkan keuntungan ilegal dan perlu ditindak melalui mekanisme pemulihan aset.
Batas Minimal Aset Rp1 Miliar Juga Dikritik
Selain tidak memasukkan TPPU, Yunus turut mengkritik ketentuan batas minimal nilai aset sebesar Rp1 miliar untuk mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture (NCB). Ketentuan tersebut dinilai berpotensi membuat aset hasil kejahatan dengan nilai di bawah Rp1 miliar tidak dapat dijangkau melalui mekanisme perampasan tanpa putusan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Yunus menyebut batas minimal Rp1 miliar terlalu tinggi. Ia mengungkapkan, usulan awal batas minimal nilai aset yang pernah dibahas berada di angka Rp100 juta. Dalam Pasal 6 ayat (1), perampasan aset tanpa putusan pidana diatur untuk kondisi tertentu, antara lain ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya.
Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) menetapkan syarat nilai aset minimal Rp1 miliar untuk mekanisme tersebut.
Kritik terhadap Cakupan UU Perampasan Aset
Kritik terhadap cakupan UU Perampasan Aset juga menjadi perhatian kalangan pegiat antikorupsi. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainur Rahman, turut menyoroti pentingnya cakupan tindak pidana yang lebih luas dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan. TPPU memiliki keterkaitan erat dengan upaya menyembunyikan, menyamarkan, atau mengalihkan kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Karena itu, pengaturan perampasan aset dinilai perlu mempertimbangkan keterkaitan antara tindak pidana asal dan praktik pencucian uang.
UU Perampasan Aset disahkan DPR RI dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026). Regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memperkuat penelusuran, pengamanan, dan pemulihan aset hasil tindak pidana.
Namun, sejumlah kritik terhadap substansi undang-undang tersebut mengemuka, terutama terkait cakupan tindak pidana, mekanisme perampasan, dan efektivitas pengembalian aset hasil kejahatan
(A. Rayyan K/ berbagai sumber)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID