Perluas Pendidikan Jarak Jauh, Pemerintah Gandeng Daerah agar Lebih Banyak Anak Kembali Bersekolah
Editor: Endro Yuwanto
GEBRAK.ID, JAKARTA — Upaya memperluas akses pendidikan bagi Anak Tidak Sekolah (ATS) terus diperkuat melalui implementasi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di berbagai daerah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama pemerintah daerah membangun kolaborasi agar semakin banyak anak yang sebelumnya tidak mengenyam pendidikan dapat kembali belajar.
Komitmen tersebut ditandai dengan dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Pendidikan Jarak Jauh jenjang pendidikan menengah Tahun Ajaran 2026/2027 di berbagai satuan pendidikan penyelenggara PJJ, Senin (3/8/2026).
Pelaksanaan MPLS menjadi tahapan awal bagi peserta didik baru untuk mengenal sistem pembelajaran jarak jauh sekaligus membantu sekolah memetakan kebutuhan belajar setiap murid agar layanan pendidikan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menyatakan keberhasilan Pendidikan Jarak Jauh tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari pemerintah daerah (pemda), sekolah, keluarga hingga masyarakat.
“Keberhasilan PJJ ditentukan oleh kemampuan kita membangun sebuah ekosistem. Ketika pemerintah pusat menyiapkan kebijakan dan sistem, pemerintah daerah melakukan penjangkauan, satuan pendidikan menghadirkan layanan pembelajaran, dan masyarakat bersama-sama memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan kembali untuk belajar,” ujar Fajar.
Fajar optimistis penguatan tata kelola, sistem penyelenggaraan, serta penjaminan mutu yang terus dilakukan akan membuat kualitas Pendidikan Jarak Jauh semakin baik sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi setara dengan pendidikan formal reguler.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menambahkan bahwa MPLS bukan sekadar kegiatan pengenalan sekolah, tetapi menjadi fondasi penting dalam membangun karakter, kemandirian, dan kemampuan literasi digital peserta didik.
Menurut Tatang, bekal tersebut akan membantu siswa beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi sekaligus menumbuhkan tanggung jawab dalam proses belajar mandiri.
Dukungan terhadap implementasi Pendidikan Jarak Jauh juga datang dari berbagai pemda. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menilai filosofi utama PJJ adalah menghadirkan layanan pendidikan yang mampu menjangkau seluruh anak tanpa dibatasi kondisi geografis maupun latar belakang ekonomi keluarga.
“Bagi kami, filosofi Pendidikan Jarak Jauh adalah sekolah yang mendatangi anak, bukan menunggu anak datang ke sekolah. Pendidikan harus mampu menjangkau siapa pun tanpa memandang kondisi geografis maupun latar belakang sosial ekonomi,” kata Emil.
Senada dengan itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, berharap pelaksanaan PJJ mampu menjadi solusi bagi anak-anak yang selama ini belum memperoleh layanan pendidikan. “Tentu ini menjadi harapan kita bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, menegaskan keberhasilan peserta didik dalam Pendidikan Jarak Jauh juga memerlukan dukungan penuh dari keluarga dan lingkungan sekitar.
“Kami meyakini bahwa keberhasilan anak tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga oleh dukungan keluarga di rumah serta lingkungan masyarakat,” kata Nahdiana.
Pelaksanaan MPLS Pendidikan Jarak Jauh Tahun Ajaran 2026/2027 menjadi langkah awal memperluas implementasi PJJ di berbagai daerah. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak Anak Tidak Sekolah memperoleh kesempatan untuk kembali mengenyam pendidikan dan membangun masa depan yang lebih baik.
(Sumber: Kemendikdasmen)

