Prabowo Resmi Bentuk DNKK di JIExpo Kemayoran, Ubah Arah Kebijakan Keuangan Nasional

Dari Inklusi Jadi Kesejahteraan: Prabowo Pimpin Langsung DNKK, Airlangga Ditunjuk Ketua Harian. (Foto: Kantor Setneg)

GEBRAK.ID,JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) pada Kamis (22/10/2026). Peresmian dilakukan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat.

Peluncuran ditandai dengan penekanan sirene bersama jajaran pimpinan ekonomi nasional. “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, Kamis 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Prabowo dalam sambutannya. Transformasi dari Inklusi ke Kesejahteraan

Pembentukan DNKK ini merupakan perubahan nama dan orientasi dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Perubahan tersebut mendapat persetujuan Presiden dan menandai perluasan orientasi kebijakan.

Jika sebelumnya fokus pemerintah hanya mendorong inklusi keuangan seperti kepemilikan rekening, kini diperluas menjadi peningkatan kesejahteraan keuangan hingga tingkat keluarga. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, capaian inklusi keuangan Indonesia berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2026 sudah mencapai 93,61 persen dengan literasi 69,57 persen. Karena itu, kebijakan perlu diimbangi dengan kemampuan masyarakat memanfaatkan produk keuangan secara aman dan produktif.

Struktur DNKK dan Tugas Utama

DNKK berada langsung di bawah Presiden Prabowo sebagai ketua dewan. Presiden memimpin langsung lembaga tersebut, sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai ketua harian untuk mengoordinasikan pelaksanaan program. Jajaran wakil ketua harian diisi oleh empat pejabat kunci sektor keuangan dan pemerintahan, yaitu Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Sejumlah menteri lainnya juga menjadi anggota dewan lintas kementerian dan lembaga. DNKK dirancang untuk memperkuat koordinasi kebijakan agar masyarakat tidak sekadar memiliki rekening, tetapi juga mampu mengatur pemasukan-pengeluaran, membangun tabungan, mengelola utang, menghadapi keadaan darurat, dan merencanakan keuangan jangka panjang.

Pemerintah juga menegaskan perhatian akan diarahkan pada tiga pilar utama, yaitu kualitas kondisi keuangan (financial wellness), ketahanan menghadapi guncangan (financial resilience), serta rasa aman dalam mengelola keuangan (financial security). Dengan pembentukan DNKK, pemerintah berharap pengelolaan keuangan rumah tangga menjadi lebih inklusif, resilien, dan berkelanjutan.

(Dinar K/ berbagai sumber)