KSP Tinjau Kesiapan Pesawat A400M Saat Kepala Staf Jenderal Listyo Sigit Terseret Kasus Penyadapan

GEBRAK.ID — Kantor Staf Presiden (KSP) terus mendorong penguatan kemampuan angkutan udara strategis nasional melalui optimalisasi pengoperasian pesawat Airbus A400M milik TNI Angkatan Udara. Namun, agenda tersebut berlangsung di tengah persoalan hukum yang menjerat Kepala KSP Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal.

Peninjauan kesiapan A400M berlangsung di Skadron Udara 31, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (3/11/2026). Kegiatan dipimpin Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi I KSP Heru Kreshna Reza bersama jajaran KSP dan diterima sejumlah pejabat TNI AU.

Dalam kunjungan tersebut, Heru menyoroti pentingnya ketersediaan suku cadang untuk menjaga kesiapan operasional pesawat. Ia meminta pengadaan komponen yang memiliki tingkat penggunaan tinggi atau fast-moving parts direncanakan secara matang agar tidak terganggu keterlambatan pasokan.

“Kami perlu memastikan ketersediaan suku cadang yang memiliki tingkat penggunaan tinggi (fast-moving parts). Pengadaannya harus direncanakan dengan baik, termasuk mengantisipasi risiko keterlambatan pasokan, agar tidak mengganggu kesiapan operasional pesawat A400M,” ujar Heru dalam keterangan resmi KSP.

TNI AU memaparkan perkembangan pengoperasian dua unit A400M yang memiliki kapasitas angkut hingga 37 ton. Pesawat tersebut mendukung berbagai kebutuhan, mulai dari mobilitas personel, distribusi logistik, operasi pertahanan, hingga misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

Komandan Grup 1 Angkut Marsma TNI I Gusti Putu Setia Darma mengatakan kemampuan multiguna A400M memperkuat kapasitas TNI AU dalam menjalankan berbagai misi.

“A400M memiliki kemampuan multi-misi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas pertahanan, mobilitas personel dan logistik, hingga operasi kemanusiaan. Kami terus mengembangkan kemampuan personel dan dukungan operasional agar pemanfaatan pesawat ini semakin optimal,” katanya.

KSP juga mendorong TNI AU menyusun rencana pengembangan angkutan udara untuk lima tahun ke depan. Dokumen tersebut diharapkan memuat kebutuhan armada, peningkatan kompetensi personel, fasilitas pendukung, serta sistem logistik dan pemeliharaan.

Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Penyadapan

Di tengah agenda kelembagaan itu, perhatian publik tertuju pada status hukum Kepala KSP Listyo Sigit Prabowo. Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri tersebut sebagai salah satu dari tiga tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tersangka pada Selasa malam. Dua tersangka lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso. Penyidik menduga penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026 dan menyasar sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto.

Ketiganya juga dilaporkan telah ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri untuk kepentingan penyidikan. Meski demikian, status tersangka tidak berarti mereka telah terbukti bersalah. Proses hukum masih berjalan dan penyidik terus mendalami perkara tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah belum membahas pengganti Listyo. Untuk sementara, tugas di KSP dapat dijalankan oleh pelaksana tugas atau Sekretaris Utama.

Dengan demikian, agenda penguatan kesiapan A400M tetap menjadi salah satu pekerjaan KSP bersama TNI AU, sementara keberlangsungan kepemimpinan lembaga tersebut menghadapi proses hukum yang melibatkan pejabat tertingginya.

(A. Rayyan K/Sumber: KSP)