Survei Sebut Kepercayaan Publik ke Parpol Rendah, Yasonna Soroti Pragmatisme Elite

GEBRAK.ID — Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Yasonna Laoly, menyoroti rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik (parpol) yang tercermin dalam berbagai survei. Menurutnya, persoalan utama bukan semata pada citra partai, melainkan pada pragmatisme elit yang lebih mengutamakan suara dan biaya politik ketimbang kaderisasi dan ideologi.

“Yang penting bisa meraup suara sebanyak-banyaknya dan mampu secara ekonomi untuk membiayai pemilu. Terkadang sampai harus melakukan pembajakan caleg yang potensial terpilih untuk memastikan partainya tetap berada di DPR,” kata Yasonna dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Pernyataan itu disampaikan Yasonna seusai memimpin Focus Group Discussion Badan Pengkajian MPR di Tangerang Selatan, Banten, Jumat (6/11/2026), yang membahas “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila”.

Yasonna menilai sikap pragmatis muncul karena setiap partai dituntut melewati ambang batas parlemen agar tetap bertahan di DPR. Akibatnya, partai lebih memilih figur populer dan memiliki kemampuan finansial, tanpa mempertimbangkan apakah sosok itu memahami ideologi partai atau tidak.

Data Survei yang Mengonfirmasi

Temuan Yasonna sejalan dengan sejumlah survei nasional. Survei Poltracking Indonesia pada Agustus 2026 menunjukkan hanya 49,7 persen publik yang masih percaya terhadap keberadaan partai politik, sementara 37,1 persen menyatakan tidak percaya. Lebih ironis, hanya 12,3 persen responden yang merasa dekat dengan partai politik, sedangkan 66,8 persen mengaku tidak merasa dekat.

Survei tersebut juga mencatat 53,3 persen publik lebih cenderung memilih calon anggota legislatif dibandingkan partai politik, yang hanya dipilih 24,7 persen responden. Data ini memperkuat argumen bahwa loyalitas pemilih terhadap partai semakin cair.

Usulan Perbaikan Sistem

Yasonna mengungkapkan sejumlah usulan yang muncul dalam diskusi, termasuk keinginan untuk mengganti sistem pemilu terbuka dengan sistem tertutup atau campuran. Tujuannya membatasi pragmatisme dalam penentuan caleg.

“Di berbagai diskusi muncul pikiran untuk mengganti sistem pemilu saat ini. Harapannya dapat membatasi sikap pragmatisme dalam penentuan caleg karena cara tersebut ke depannya tidak sehat,” ujarnya.

Selain itu, muncul gagasan agar calon anggota DPR maupun kepala daerah wajib menjadi kader partai minimal beberapa tahun dan telah mengikuti proses kaderisasi. Dengan begitu, tanggung jawab partai dalam menunjuk calon menjadi jelas, dan masyarakat dapat menuntut partai jika menghasilkan wakil yang tidak bermutu.

Peneliti Kompas: 56,4 Persen Merasa Aspirasi Tersumbat

Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu Irianto, menyampaikan data yang memperkuat urgensi evaluasi. Sebanyak 56,4 persen responden menilai partai politik belum bisa menjadi saluran aspirasi, dan hanya 37,8 persen yang percaya partai mampu menjalankan fungsi tersebut.

“Ke depan, parpol harus melakukan penguatan-penguatan, salah satunya agar kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan partai sebagai saluran aspirasi bisa meningkat,” kata Yohan.

Ia juga mencatat 64,7 persen responden setuju partai mengusung kadernya sendiri dalam kontestasi, bukan mencalonkan kader partai lain. Angka ini menunjukkan publik sebenarnya mendambakan partai yang kembali pada fungsi kaderisasi dan ideologi, bukan sekadar kendaraan politik elektoral.

Bagi Yasonna, kedaulatan rakyat tidak berhenti pada hari pemungutan suara. Jika aspirasi masyarakat tersumbat, kepercayaan terhadap partai akan terus tergerus. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu dan pola kaderisasi menjadi jalan yang ia tawarkan agar demokrasi tidak sekadar menjadi ritual lima tahunan.

(A. Rayyan K/berbagai sumber)