OKU Timur Terima Rp116 Miliar untuk Revitalisasi 145 Sekolah, Guru Curhat Langsung ke Wamendikdasmen

GEBRAK.ID — Sebanyak 500 guru di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur), Sumatra Selatan, memanfaatkan pertemuan dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, untuk menyampaikan berbagai persoalan pendidikan. Mulai dari kebutuhan tenaga pengajar, kesejahteraan, hingga kepastian status kepegawaian menjadi aspirasi yang mengemuka.

Sarasehan tersebut berlangsung di SMP Negeri 1 Belitang Madang Raya, Jumat (6/11/2026). Dalam kesempatan yang sama, Fajar meresmikan program revitalisasi satuan pendidikan se-Kabupaten OKU Timur.

Kabupaten ini tercatat sebagai penerima bantuan revitalisasi terbanyak di Provinsi Sumatra Selatan. Pada tahun anggaran 2026, sebanyak 145 satuan pendidikan memperoleh bantuan dengan total anggaran sekitar Rp116 miliar.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti untuk tiga satuan pendidikan penerima bantuan tahun 2025 dan empat sekolah penerima tahun 2026. Seluruh pekerjaan pada tujuh satuan pendidikan tersebut telah rampung 100 persen.

Fajar mengingatkan bahwa keberhasilan revitalisasi tidak cukup diukur dari selesainya pembangunan. Sekolah juga harus menjaga fasilitas agar tetap berfungsi dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

“Membangun itu susah. Lebih susah lagi sebenarnya adalah merawatnya karena butuh kesabaran,” ujar Fajar.

Fajar meminta sekolah memanfaatkan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk menangani kerusakan ringan sehingga bangunan tidak cepat mengalami penurunan kondisi.

Bupati OKU Timur, Lanosin, menyambut baik dukungan pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, program revitalisasi telah memberikan manfaat nyata bagi lingkungan pendidikan, terutama guru dan murid.

“Saya sangat berharap program pemerintah pusat ini, (dari) Bapak Presiden, itu dapat berkelanjutan,” ungkap Lanosin.

Guru Sampaikan Persoalan Karier dan Status Kepegawaian

Sarasehan yang dipandu Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Sumatra Selatan, Ohorella Erma, menghadirkan lima perwakilan pemangku kepentingan pendidikan.

Kepala SMA Negeri 3 Unggulan Martapura, Siswanto, menyoroti kebutuhan guru, pendataan tenaga pendidik non-ASN melalui Dapodik, serta fasilitas sekolah unggulan berasrama. Sementara itu, Nia Susika dari SMK Negeri 1 Belitang III berharap masa pengabdian dan batas usia menjadi pertimbangan dalam peluang peralihan status PPPK menjadi PNS.

Guru TKIT At-Taqwa Gumawang, Herwijaya, meminta pemerataan dukungan bagi guru sekolah swasta, termasuk akses menjadi PPPK dan memperoleh tunjangan profesi. Pengawas sekolah Sudirman menyoroti tata kelola ASN serta peningkatan kompetensi pendidik. Adapun Sumartini, tenaga kependidikan SD Negeri Nusa Agung, meminta kejelasan kebijakan mengenai status tenaga kependidikan paruh waktu.

Menanggapi masukan tersebut, Fajar menjelaskan bahwa pemerintah tengah menata kebijakan pengelolaan guru melalui koordinasi lintas kementerian dan DPR. Ia juga menyampaikan rencana mendorong guru paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes mulai tahun berikutnya. Sementara itu, rekrutmen CPNS guru akan berlangsung secara bertahap.

Kemendikdasmen juga mendorong peningkatan kualifikasi pendidik melalui beasiswa S1/D4 dengan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) serta Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Fajar turut memaparkan rencana pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), yakni sekolah yang menggabungkan jenjang SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menurutnya, 17 sekolah telah berjalan, sedangkan 20 lokasi tambahan direncanakan mulai menerima murid pada 2027. Pemerintah daerah yang berminat perlu menyiapkan lahan sekitar 10–20 hektare.

Menutup pertemuan, Fajar mengingatkan para pendidik agar menjadikan sekolah sebagai ruang aman bagi anak-anak. Ia meminta seluruh pihak mencegah perundungan serta melindungi murid dari dampak negatif penggunaan media sosial.

“Jadikan sekolah sebagai rumah yang aman dan nyaman buat anak-anak kita. Kurangi pembulian (bullying), jauhkan anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan yang akan merusak masa depan mereka, termasuk dampak negatif dari penggunaan media sosial,” pesan Fajar.

(Devona R/Sumber: Kemendikdasmen)