Hendardi Kritik Komisi III DPR Soal Pujian pada Listyo Sigit: DPR Bukan Klub Penggemar Kapolri!

GEBRAK.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi melontarkan kritik terhadap fungsi pengawasan Komisi III DPR RI terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ia menilai pujian Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, yang pernah menyebut Listyo Sigit Prabowo sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa justru memunculkan pertanyaan tentang standar penilaian dan independensi lembaga pengawas.

Hendardi menegaskan persoalan utama bukan sekadar apakah Habiburokhman mengetahui dugaan penyadapan ilegal ketika menyampaikan pujian tersebut. Menurut dia, publik berhak mempertanyakan dasar objektif yang digunakan seorang pimpinan Komisi III DPR untuk memberikan penilaian istimewa kepada pejabat yang seharusnya berada dalam pengawasan parlemen.

Hendardi juga menyoroti pembelaan Habiburokhman melalui istilah “perkalian nol” atau zero multiplier. Istilah itu digunakan Habiburokhman untuk menjelaskan bahwa prestasi seseorang kehilangan nilai apabila terbukti melakukan pelanggaran serius.

Namun, Hendardi menilai argumentasi tersebut tidak menjawab kritik mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Ia mengingatkan, berbagai persoalan di tubuh Polri, mulai dari dugaan penyalahgunaan kewenangan, kekerasan dalam penegakan hukum, kriminalisasi, hingga lemahnya akuntabilitas, semestinya menjadi perhatian serius Komisi III DPR.

“Komisi III bukan klub penggemar Kapolri. Komisi III adalah alat kelengkapan DPR yang harus memastikan Polri bekerja berdasarkan hukum, demokrasi, prinsip HAM, transparansi, dan akuntabilitas,” kata Hendardi dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).

Hendardi menambahkan, hubungan DPR dengan kepolisian harus bertumpu pada mekanisme pengawasan, bukan kekaguman personal maupun kedekatan politik.

Karena itu, Hendardi meminta Habiburokhman menjelaskan secara terbuka bagaimana Komisi III DPR menjalankan mandat pengawasannya selama ini. Menurut dia, lembaga tersebut perlu mempertanggungjawabkan apakah berbagai persoalan struktural di tubuh Polri telah diawasi secara serius dan apakah kewenangan politik DPR digunakan secara optimal untuk melakukan koreksi.

Kritik ini muncul di tengah perhatian publik terhadap kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Komisi III DPR sendiri telah menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada 12 November 2026 untuk membahas perkembangan penanganan perkara, termasuk mengungkap dugaan motif dan pihak yang berada di baliknya.

Bagi Hendardi, momentum tersebut semestinya menjadi kesempatan bagi Komisi III DPR untuk membuktikan bahwa fungsi pengawasan parlemen benar-benar berjalan, bukan sekadar menjadi formalitas kelembagaan.

(A. Rayyan K/Sumber: Siaran Pers SETARA Institute)