Akademisi Soroti Persaingan Antarcaleg: Sistem Pemilu Campuran Mengemuka dalam Revisi UU Pemilu

GEBRAK.ID, JAKARTA — Sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia kembali menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Sejumlah akademisi meminta DPR mengkaji ulang sistem proporsional terbuka karena penerapannya dinilai memicu persaingan keras antarkandidat, bahkan di dalam partai politik yang sama.

Pandangan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR bersama kalangan akademisi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dosen Hukum Kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi, menilai sistem proporsional terbuka telah memunculkan persaingan yang tidak hanya melibatkan partai politik, tetapi juga para calon anggota legislatif dari partai yang sama.

Khairul menyebut kondisi tersebut sebagai fenomena “kanibalisme internal partai” yang berpotensi menggerus kekuatan kelembagaan partai politik.

“Saya meneliti dan mengkaji ini memang terjadi yang namanya kanibalisme internal partai. Pertarungan itu tidak lagi antarpartai, tetapi antarcalon di dalam satu partai yang saya kira itu juga sudah berdampak terhadap pelemahan kelembagaan partai politik,” kata Khairul.

Menurut Khairul, sistem tersebut juga membuat modal pribadi dan jaringan kandidat semakin menentukan perolehan dukungan. Akibatnya, kedekatan ideologis antara calon anggota legislatif dan partai yang mengusungnya berisiko melemah.

Khairul tidak menutup kemungkinan sistem proporsional terbuka tetap digunakan, tetapi pembentuk undang-undang perlu memperbaiki berbagai kelemahannya. Jika DPR memilih perubahan, ia menawarkan sistem pemilu campuran atau mixed electoral system, antara lain model mixed member proportional (MMP) dan mixed member majoritarian (MMM).

Usulan serupa disampaikan dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, Kris Nugroho. Ia menilai sistem saat ini cenderung melahirkan kandidat yang lebih kuat secara personal dibandingkan partai politik.

Kris mengusulkan sistem proporsional tertutup untuk pemilihan anggota DPR, sedangkan proporsional terbuka tetap diterapkan dalam pemilihan DPRD provinsi serta kabupaten/kota.

Menurut Kris, skema tersebut dapat mendorong partai menyeleksi calon anggota DPR berdasarkan kualitas, prestasi, dan kapasitas. Sementara itu, sistem terbuka di tingkat daerah diharapkan tetap menjaga keluasan keterwakilan politik.

Perdebatan ini menjadi salah satu materi penting revisi UU Pemilu. Sebagai catatan, Mahkamah Konstitusi pada 2023 menolak permohonan pengujian sistem proporsional terbuka dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena itu, perubahan sistem masih memerlukan pembahasan dan keputusan melalui proses legislasi.

(A. Rayyan K/Sumber: DPR RI)