Isu Anggota DPR Dilarang ke Luar Jakarta di Tengah Polemik Gibran, Ini Penjelasan Saan Mustopa

saan mustopa dpr

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. (Foto: Fraksi Nasdem)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa buka suara mengenai kabar adanya larangan bagi anggota DPR bepergian ke luar Jakarta di tengah bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Saan menegaskan, kebijakan mengenai perjalanan anggota dewan merupakan kewenangan masing-masing fraksi partai politik. Namun, ia mengakui anggota DPR memang diharapkan tetap berada di Jakarta selama masa persidangan.

“Itu kebijakan fraksi masing-masing. Kita di DPR ini kan sekarang masa sidang, ya, sampai 17 Desember. Karena masa sidang, memang diharapkan anggota DPR di Jakarta untuk bersidang,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dengan demikian, Saan tidak menyatakan adanya larangan resmi yang berlaku bagi seluruh anggota DPR. Ia menjelaskan, keberadaan anggota dewan di Jakarta berkaitan dengan kewajiban mengikuti agenda persidangan yang berlangsung hingga 17 Desember 2026.

Pernyataan tersebut muncul ketika DPR tengah menghadapi dinamika politik menyusul pengajuan HMP terkait polemik ijazah Gibran. Pada hari yang sama, pimpinan DPR menerima dokumen usulan dari seluruh delapan fraksi partai politik.

Sebanyak 120 anggota DPR menandatangani usulan tersebut. Jumlah itu melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota DPR. Fraksi PKS menjadi penyumbang pengusul terbanyak dengan 28 anggota, disusul NasDem 19 orang, PKB dan Demokrat masing-masing 18 orang, PDIP 14 orang, Golkar dan Gerindra masing-masing 11 orang, serta PAN satu orang.

Saan menyebut usulan HMP akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Pimpinan DPR menjadwalkan pembahasan usulan tersebut dalam rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026.

Meski demikian, pengajuan HMP belum berarti DPR telah memutuskan pemberhentian Gibran. Usulan tersebut masih harus melalui tahapan dan mekanisme konstitusional sebelum dapat berlanjut ke proses berikutnya.

(A. Rayyan K/Sumber: DPR RI)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID