Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wapres RI kepada Prabowo

GEBRAK.ID, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Kabar tersebut mencuat di tengah tekanan politik yang menguat setelah 120 anggota DPR mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazahnya.

Sumber yang enggan disebutkan namanya membenarkan kabar pengunduran diri dan menyebut surat telah diserahkan kepada Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

“Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” kata sumber tersebut.

Namun, hingga informasi ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari Gibran maupun Istana yang mengonfirmasi penyerahan surat tersebut. Karena itu, kabar pengunduran diri secara tertulis tersebut masih perlu menunggu penjelasan langsung dari pihak terkait.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran memang menyampaikan niat untuk mundur saat bertemu Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Ia kemudian menyampaikan bahwa Prabowo menyarankan dirinya tetap memperjuangkan persoalan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Di tengah perkembangan tersebut, 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menyerahkan usulan HMP kepada pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan dokumen itu akan diproses sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Para pengusul berasal dari Fraksi PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Demokrat 18 orang.

Usulan HMP dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026). Meski demikian, pengajuan tersebut belum berarti Gibran otomatis kehilangan jabatan. Proses pemberhentian presiden atau wakil presiden harus melewati tahapan konstitusional, termasuk pembahasan di DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan keputusan MPR.

(A. Rayyan K/berbagai sumber)