Gibran Mundur, Nasib Usulan Pemakzulan di DPR Bagaimana? Ini Penjelasan Anggota Dewan

GEBRAK.ID, JAKARTA — Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka berpotensi tidak berlanjut apabila pengunduran dirinya sudah benar-benar resmi. Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai langkah tersebut akan membuat HMP kehilangan objek sehingga tidak lagi relevan untuk diteruskan.

Khozin menyampaikan pandangan itu menyusul kabar pengunduran diri Gibran yang dikonfirmasi Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Namun, ia menegaskan bahwa konsekuensi terhadap proses politik di DPR bergantung pada kepastian pengunduran diri tersebut.

“Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek,” kata Khozin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut legislator tersebut, jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, pengisiannya harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Dalam mekanisme itu, MPR memilih wakil presiden dari dua nama yang diajukan Presiden. Khozin juga merujuk Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 13 Tahun 2019, yang mengatur pengajuan calon wakil presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Khozin mengaku turut mendengar kabar mengenai pengunduran diri Gibran. Jika informasi tersebut benar, ia menyatakan menghormati keputusan yang diambil Wakil Presiden RI itu.

“Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, maka kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini,” ujarnya.

Meski demikian, Khozin memastikan proses pengajuan HMP masih berjalan di DPR pada Kamis (12/11/2026). Rapat Paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung siang itu akan mengagendakan pengumuman resmi usulan tersebut.

“Proses HMP per hari ini jalan terus. Sidang Paripurna pada Kamis siang nanti secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP oleh DPR,” kata Khozin.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya menandatangani usulan HMP terkait Gibran. Pengajuan itu menjadi bagian dari dinamika politik menyusul polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden.

Di luar persoalan tersebut, Khozin menyebut Komisi II DPR akan menjadikan polemik yang menyeret Gibran sebagai bahan evaluasi dalam pembahasan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi masukan untuk menyempurnakan aturan pemilihan umum.

“Kebetulan saat ini kami di Panja Komisi II terkait revisi UU Pemilu sedang berjalan. Sangat relevan memasukkan catatan-catatan dalam hiruk pikuk ini menjadi bagian poin penting yang harus disempurnakan,” kata Khozin menandaskan.

(A. Rayyan K/Sumber: DPR RI)