DPR Panggil Kapolri Hari Ini: Desak Fakta Penyadapan Listyo Sigit Cs Dibuka Gamblang

Komisi III kejar dalang dan motif penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, empat jenderal Polri sudah jadi tersangka. (Foto: ist)

GEBRAK.ID,JAKARTA — Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026) hari ini. Agenda utamanya meminta Polri membuka seluruh fakta kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, rapat tersebut merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR agar pengusutan perkara berjalan transparan dan tidak berhenti pada penetapan tersangka semata.

“Kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” kata Habiburokhman, Senin (9/11/2026).

Komisi III ingin menggali dua hal kunci: siapa yang memerintahkan penyadapan dan apa motif di baliknya. Rapat baru bisa digelar Kamis karena masa sidang DPR baru dibuka pada Selasa, 10 November 2026. Rapat dipimpin Habiburokhman didampingi para Wakil Ketua Komisi III, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nasaruddin Dek Gam.

Sementara itu, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka pertama ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sedangkan Slamet Uliandi belum ditahan karena sakit pascastroke. Berdasarkan penyidikan sementara, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa mengikuti prosedur baku dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.

Selain Presiden Prabowo, penyadapan diduga menyasar pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh ormas, aktivis LSM, hingga pengusaha melalui server lawful interception management system (LIMS).

Komisi III menekankan, penjelasan Kapolri dalam rapat hari ini diharapkan menjawab pertanyaan publik mengenai dalang, penerima manfaat, dan alur perintah penyadapan tersebut.

(A.Rayyan K/ berbagai sumber)