Bayar QRIS Kena Rp 500? Ini Aturan BI yang Wajib Diketahui Konsumen

BI menegaskan biaya MDR ditanggung pedagang, bukan pembeli. Konsumen berhak menolak pungutan tambahan. (Foto: ist)

GEBRAK.ID, JAKARTA – Praktik penambahan biaya Rp 500 hingga Rp 1.000 untuk pembayaran memakai Quick Response Code Indonesian Standard masih terjadi di sejumlah warung dan toko. Keluhan itu ramai dibicarakan warganet di Threads setelah harga barang berubah begitu konsumen memilih pembayaran digital, bukan tunai.

Padahal, aturan Bank Indonesia (BI) tegas: biaya transaksi QRIS bukan beban pembeli. Biaya yang dimaksud bernama Merchant Discount Rate (MDR), yakni biaya jasa yang dipotong penyelenggara jasa pembayaran dari pedagang atas setiap transaksi QRIS yang diterima.

Sejak 1 Oktober 2026, BI memperluas MDR 0 persen. Usaha mikro dikenakan MDR 0 persen untuk transaksi sampai Rp 500.000 dan 0,3 persen di atas nilai itu. Usaha kecil, menengah, dan besar dikenakan MDR 0 persen untuk transaksi sampai Rp 100.000 dan 0,7 persen di atas nilai itu. Artinya, transaksi bernilai kecil seperti minuman Rp 5.000 atau makanan Rp 15.000 seharusnya tidak menimbulkan potongan apa pun bagi pedagang. Tidak ada alasan menambah harga hanya karena pembayaran dilakukan lewat QRIS.

Larangan pengalihan biaya itu diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Pasal tersebut melarang penyedia barang dan/atau jasa mengenakan biaya tambahan atau surcharge kepada pengguna jasa atas biaya yang dibebankan penyedia jasa pembayaran kepada pedagang.

Di lapangan, kesalahpahaman masih menjadi pemicu. Sejumlah pedagang mengaku mengira potongan QRIS adalah “pajak” dan tidak pernah mendapat penjelasan langsung dari bank maupun penyelenggara pembayaran.

Akibatnya, mereka menutup dugaan potongan itu dengan meminta tambahan tunai kepada pembeli. Fenomena serupa juga ditemukan di luar Jakarta. Di Bandung, pedagang masih mengenakan tambahan Rp 500 untuk pembayaran QRIS, padahal BI melarangnya. Bagi konsumen, tambahan Rp 500 terasa kecil untuk sekali transaksi, tetapi membebani jika terjadi setiap hari.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai praktik tersebut merugikan konsumen dan dapat dikategorikan pungutan liar oleh pedagang. Ia meminta BI memperkuat sosialisasi dan memberi sanksi kepada pedagang yang tetap membebankan MDR kepada pembeli.

Konsumen yang diminta membayar biaya tambahan berhak mempertanyakan dan menolaknya. Pengaduan dapat disampaikan melalui kanal resmi BI, penyelenggara jasa pembayaran yang digunakan pedagang, maupun lembaga perlindungan konsumen.

Menyimpan bukti struk, foto pemberitahuan biaya, dan tangkapan layar transaksi akan memperkuat laporan. Jika pembayaran digital ingin dipercaya, kuncinya bukan hanya teknologi yang mudah, melainkan juga kepatuhan pedagang pada aturan yang berlaku.

(Dinar K/ berbagai sumber)