Kemenkum Blokir Akses Kepengurusan FFI, Perubahan Data Ditahan hingga KLB
Anggota Komite Eksekutif (Exco) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Vivin Cahyani Sungkono memberikan keterangan sambil menunjukkan dokumen permohonan Kongres Luar Biara (KLB) dari pemegang hak suara (voters) Federasi Futsal Indonesia (FFI) di Jakarta, Jumat (13/112026). (Foto: Antara/Aloysius Lewokeda)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Kementerian Hukum (Kemenkum) RI memblokir sementara akses administrasi badan hukum Federasi Futsal Indonesia (FFI) untuk mencegah perubahan data kepengurusan di tengah polemik internal organisasi. Akses tersebut baru akan dibuka kembali setelah persoalan kepemimpinan FFI diselesaikan melalui mekanisme organisasi.
Direktur Badan Usaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum, Andi Taletting Langi, mengatakan pemblokiran dilakukan sebagai tindak lanjut surat resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tertanggal 13 November 2026.
“Akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan,” kata Andi dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Andi menjelaskan, kebijakan tersebut hanya menyasar akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) FFI di lingkungan Kemenkum. Pemblokiran tidak menghentikan seluruh kegiatan organisasi maupun aktivitas olahraga futsal di Indonesia.
Menurut Andi, langkah itu diperlukan agar tidak terjadi perubahan data kepengurusan sebelum organisasi memiliki kepemimpinan definitif yang diakui berdasarkan mekanisme di bawah PSSI.
Baca Juga
Kemenkum juga menegaskan tidak akan menentukan pihak yang berhak memimpin FFI. Penyelesaian konflik kepengurusan sepenuhnya menjadi kewenangan PSSI sebagai induk organisasi sepak bola nasional yang menaungi federasi futsal tersebut.
“Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal futsal,” ujar Andi.
Andi menambahkan, pemblokiran bersifat sementara. Setelah Kongres Luar Biasa (KLB) FFI terlaksana, Kemenkum menunggu pemberitahuan resmi dari PSSI mengenai susunan kepengurusan definitif hasil kongres.
Jika dokumen resmi tersebut sudah diterima, Kemenkum dapat kembali memproses administrasi badan hukum FFI sesuai ketentuan yang berlaku.
Andi menegaskan, keputusan memblokir akses SABH bukan bentuk intervensi pemerintah terhadap dinamika internal organisasi olahraga. Kemenkum hanya menjalankan fungsi penataan administrasi badan hukum agar setiap perubahan kepengurusan memiliki dasar yang jelas.
Polemik FFI sebelumnya juga mencuat setelah PSSI mengambil langkah terkait kepemimpinan federasi tersebut. Pada Jumat (13/11/2026), anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Vivin Cahyani Sungkono, memberikan keterangan sambil menunjukkan dokumen permohonan KLB dari sejumlah pemegang hak suara atau voters FFI di Jakarta.
Di sisi lain, FFI mengajukan keberatan resmi atas surat keputusan penunjukan pelaksana tugas ketua umum oleh PSSI. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari dinamika yang perlu diselesaikan melalui mekanisme organisasi.
Kemenkum berharap proses penyelesaian kepengurusan tidak berlarut-larut. Kepastian administrasi dan kepemimpinan dinilai penting agar pembinaan atlet, kompetisi, serta pengembangan olahraga futsal nasional tetap berjalan.
(A. Rayyan K/Sumber: Antara)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID