Rp 5 Triliun Disiapkan untuk Sekolah Swasta Gratis 2027, Ini Kriteria Penerimanya
Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 5 triliun untuk memulai program pendidikan dasar gratis di sekolah swasta pada 2027. Namun, kebijakan ini tidak otomatis berlaku bagi seluruh sekolah swasta. Pemerintah akan lebih dulu melakukan verifikasi untuk menentukan sekolah yang memenuhi kriteria penerima bantuan. (Foto ilustrasi: Kemendikdasmen)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 5 triliun untuk memulai program pendidikan dasar gratis di sekolah swasta pada 2027. Namun, kebijakan ini tidak otomatis berlaku bagi seluruh sekolah swasta. Pemerintah akan lebih dulu melakukan verifikasi untuk menentukan sekolah yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan bahwa anggaran tersebut telah disiapkan pemerintah bersama DPR sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kewajiban negara menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya.
“Berdasarkan putusan MK, maka di 2027 kami bersama pemerintah sudah menganggarkan kurang lebih 5 triliun untuk menggratiskan sekolah-sekolah swasta,” kata Lalu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Pemerintah kini menyiapkan mekanisme pelaksanaan program, termasuk menentukan satuan pendidikan yang berhak menerima dukungan anggaran. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyusun daftar sekolah swasta yang menjadi sasaran.
Lalu menjelaskan, tidak semua sekolah swasta memiliki kondisi dan model pembiayaan yang sama. Ada sekolah yang menjalankan kurikulum nasional, tetapi menambahkan program internasional seperti International Baccalaureate (IB) dan Cambridge.
Baca Juga
“Nah, swasta mana yang digratiskan? Tentu ada verifikasinya, karena tidak semua swasta mau digratiskan,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Lalu menambahkan, sekolah dengan fasilitas dan kurikulum khusus perlu mendapat pertimbangan tersendiri dalam penentuan penerima program. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
Putusan MK Jadi Landasan Program
Kebijakan sekolah swasta gratis berangkat dari Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 27 Mei 2025. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, baik di sekolah negeri maupun sekolah yang diselenggarakan masyarakat atau swasta.
Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
Meski demikian, MK tidak menyamaratakan seluruh sekolah swasta. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan, sejumlah sekolah memiliki karakteristik dan sumber pembiayaan berbeda, terutama lembaga pendidikan yang menawarkan kurikulum tambahan sebagai keunggulan.
Menurut pertimbangan MK, orang tua yang memilih sekolah dengan program khusus tersebut memahami konsekuensi pembiayaan yang menyertainya. Karena itu, bantuan pemerintah tetap dapat diberikan berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu.
Alokasi Rp 5 triliun untuk 2027 juga tercantum dalam program prioritas nasional Kemendikdasmen. Kementerian menyebut anggaran tersebut sebagai inisiatif awal untuk mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar tanpa pungutan biaya.
Dengan anggaran tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang harus bersekolah di lembaga swasta, terutama ketika daya tampung sekolah negeri belum mencukupi. Namun, masyarakat masih perlu menunggu pengumuman resmi mengenai daftar sekolah, persyaratan, serta mekanisme pelaksanaan program.
(Devona R/berbagai sumber)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID