Bukan Cuma Austria dan Brasil, Ini 12 Negara yang Punya Dana Cadangan Pesangon Pekerja
Sejumlah negara telah menerapkan sistem penyisihan dana oleh perusahaan untuk menjamin hak pekerja ketika terkena PHK. Modelnya beragam, mulai dari rekening pesangon individual hingga dana kompensasi dan asuransi pengangguran. (Foto: freepik)
GEBRAK.ID, JAKARTA – Dana cadangan pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan merupakan kebijakan baru di dunia internasional. Sejumlah negara telah menerapkan mekanisme penyisihan dana secara berkala agar perusahaan memiliki sumber pembiayaan ketika harus memenuhi kewajiban kepada pekerja.
Indonesia kini bersiap menerapkan kebijakan serupa melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 253 UU tersebut, pengusaha diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK. Kewajiban ini dikecualikan bagi pengusaha mikro dan kecil.
Setelah lembaga pengelola ditunjuk pemerintah, perusahaan diberikan waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai menitipkan dana pesangon tersebut.
Baca Juga
Praktik di negara lain menunjukkan bahwa dana perlindungan pekerja dapat dikelola melalui berbagai mekanisme.
Berikut sejumlah negara yang sudah menerapkannya.
1. Austria
Austria menerapkan sistem Abfertigung Neu, yakni skema pesangon yang dibiayai melalui kontribusi perusahaan. Pengusaha wajib menyetorkan 1,53 persen dari gaji bulanan pekerja, termasuk pembayaran khusus, ke lembaga pengelola dana pesangon. Dana dikumpulkan secara bertahap dan menjadi hak pekerja sesuai ketentuan ketika hubungan kerja berakhir. Sistem ini membuat perusahaan tidak perlu menanggung seluruh kewajiban pesangon sekaligus saat terjadi PHK.
2. Brasil
Brasil memiliki program Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) untuk memberikan perlindungan finansial kepada pekerja. Melalui program ini, perusahaan wajib menyetorkan 8 persen dari remunerasi bulanan pekerja ke rekening FGTS atas nama masing-masing pekerja. Ketika pekerja mengalami PHK tanpa alasan yang sah, mereka dapat mencairkan dana tersebut. Perusahaan juga diwajibkan membayar denda sebesar 40 persen dari saldo FGTS dalam kondisi tersebut.
3. Kolombia
Kolombia menerapkan sistem Cesantías, yaitu dana kompensasi yang disiapkan untuk membantu pekerja menghadapi masa pengangguran. Pengusaha wajib menyetorkan dana berdasarkan masa kerja dan upah pekerja ke lembaga pengelola dana pesangon paling lambat 14 Februari tahun berikutnya. Dana tersebut dapat digunakan ketika hubungan kerja berakhir maupun untuk keperluan tertentu yang diizinkan peraturan.4. ArgentinaArgentina mengembangkan Fondo de Asistencia Laboral (FAL) melalui Undang-Undang Nomor 27.802 Tahun 2026.
Skema ini dibentuk untuk membantu perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran kompensasi ketika hubungan kerja berakhir. Kontribusi yang ditetapkan sebesar 1 persen untuk perusahaan besar dan 2,5 persen untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.
Dana dikelola melalui instrumen investasi kolektif yang diatur pemerintah. Berdasarkan perubahan jadwal implementasi, skema ini dijadwalkan mulai berlaku 1 Desember 2026.
5. Taiwan
Taiwan memiliki sistem pensiun pekerja berdasarkan Labor Pension Act. Perusahaan wajib menyetorkan minimal 6 persen dari upah bulanan pekerja ke rekening pensiun individual. Dana tersebut menjadi hak pekerja dan tetap melekat pada rekeningnya meskipun berpindah perusahaan.
Namun, sistem Taiwan lebih tepat dikategorikan sebagai dana pensiun individual, bukan dana pesangon khusus untuk korban PHK.
6. Uni Emirat Arab (UEA)UEA menyediakan skema Savings Scheme sebagai alternatif sistem tunjangan akhir masa kerja atau end-of-service benefits. Perusahaan yang mengikuti skema ini wajib menyetorkan kontribusi bulanan ke dana investasi yang telah disetujui pemerintah.
Besaran kontribusi dasar adalah 5,83 persen dari gaji pokok bulanan untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari lima tahun dan 8,33 persen untuk masa kerja lebih dari lima tahun.
Skema ini merupakan alternatif bagi perusahaan yang memilih mengikutinya, bukan kewajiban universal bagi seluruh perusahaan.
7. Ekuador
Ekuador memiliki Fondo de Reserva atau dana cadangan pekerja yang dihimpun melalui kontribusi perusahaan. Besaran dana tersebut setara 8,33 persen dari upah pekerja yang memenuhi persyaratan masa kerja.
Perusahaan dapat membayarkannya langsung bersama gaji atau menyetorkannya ke lembaga jaminan sosial Ekuador, IESS, apabila pekerja memilih akumulasi dana. Dana ini merupakan manfaat simpanan pekerja dan dapat dicairkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Skemanya tidak secara khusus identik dengan pesangon PHK.
8. Peru
Peru memiliki sistem Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), yaitu kompensasi masa kerja yang berfungsi sebagai perlindungan finansial ketika pekerja kehilangan pekerjaan. Perusahaan wajib menyetorkan CTS dua kali dalam setahun, yakni pada Mei dan November, ke lembaga keuangan yang dipilih pekerja.
Dana tersebut dikumpulkan berdasarkan masa kerja dan upah pekerja. Pemerintah Peru menempatkan CTS sebagai salah satu manfaat sosial untuk membantu pekerja menghadapi kondisi pengangguran.
9. Kosta Rika
Kosta Rika mempunyai Fondo de Capitalización Laboral (FCL), yaitu dana kapitalisasi pekerja yang dibiayai perusahaan. Pengusaha menyetorkan kontribusi sebesar 1,5 persen dari gaji pekerja setiap bulan untuk dikelola oleh lembaga pengelola dana pensiun.
Dana tersebut dapat dicairkan ketika hubungan kerja berakhir, baik karena PHK maupun pengunduran diri, serta dalam kondisi tertentu lainnya.
10. Cile
Cile menerapkan Seguro de Cesantía atau asuransi pengangguran. Sistem ini menggunakan dua sumber dana, yakni Cuenta Individual de Cesantía (CIC) dan Fondo de Cesantía Solidario (FCS). Rekening individual berasal dari kontribusi pekerja dan perusahaan sesuai jenis kontrak kerja.
Sementara itu, dana solidaritas berasal dari kontribusi perusahaan dan pemerintah. Dana tersebut memberikan bantuan penghasilan kepada pekerja ketika kehilangan pekerjaan. Namun, sistem ini merupakan asuransi pengangguran, bukan dana pesangon perusahaan secara langsung.
11. Honduras
Honduras termasuk negara yang disebut ILO memiliki mekanisme dana kompensasi pemutusan hubungan kerja yang dibiayai perusahaan. Skema perlindungan tersebut berkaitan dengan kewajiban pemberian kompensasi kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan. Namun, mekanismenya berbeda dari sistem rekening pesangon individual seperti di Austria dan Brasil.
12. Panama
Panama juga memiliki mekanisme dana kompensasi pekerja yang dibiayai melalui kontribusi perusahaan. Skema ini dimaksudkan untuk membantu menjamin pembayaran hak pekerja ketika hubungan kerja berakhir. Keberadaan mekanisme dana tersebut turut dicatat dalam kajian ILO mengenai perlindungan pekerja dan pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja.
ILO: Sistem Dana Pesangon Sudah Diterapkan di Sejumlah Negara
Laporan International Labour Organization (ILO) dalam World Social Protection Report 2024–2026 mencatat bahwa mekanisme dana kompensasi pemutusan hubungan kerja telah diterapkan di sejumlah negara. Selain negara-negara yang disebutkan di atas, laporan tersebut juga mencantumkan Dominika dan Venezuela.
ILO menjelaskan bahwa beberapa negara menggunakan dana yang dihimpun dari kontribusi perusahaan untuk membantu menjamin pembayaran kompensasi pekerja. Sementara itu, negara seperti Cile dan Yordania menggunakan rekening tabungan pengangguran individual yang dilengkapi komponen solidaritas.
Perbedaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pekerja tidak selalu harus dilakukan dengan cara yang sama.
Indonesia Bersiap Terapkan Dana Cadangan Pesangon
Rencana penerapan dana cadangan pesangon di Indonesia menjadi salah satu perubahan dalam sistem perlindungan ketenagakerjaan. Melalui UU Nomor 27 Tahun 2026, perusahaan diwajibkan menyediakan dana khusus untuk membayar hak pekerja yang mengalami PHK.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi risiko perusahaan tidak mampu membayar pesangon ketika melakukan pemutusan hubungan kerja. Meski demikian, keberhasilan penerapannya akan bergantung pada transparansi pengelolaan dana, kepastian mekanisme pencairan, serta pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan.
Dengan adanya dana yang disiapkan sejak awal, hak pesangon pekerja diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban hukum perusahaan, tetapi juga memiliki dukungan pembiayaan yang nyata.
(Dinar K/ berbagai sumber)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID