RUU Pemilu Diusulkan Ubah Syarat Pemilih, Status Perkawinan tak Lagi Jadi Penentu
Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Hindun Anisah. (Foto: dpr.go.id)
GEBRAK.ID — Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) mulai memunculkan sejumlah usulan perubahan terkait persyaratan pemilih. Salah satunya, menghapus status perkawinan sebagai salah satu kriteria seseorang untuk memperoleh hak pilih.
Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Hindun Anisah menyampaikan usulan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Hindun menilai frasa “sudah kawin atau pernah kawin” dalam aturan pemilih perlu dihilangkan. Menurut dia, status perkawinan tidak semestinya menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang sudah berhak memberikan suara dalam pemilihan umum.
Ia menyoroti persoalan perempuan yang menikah pada usia anak melalui mekanisme dispensasi perkawinan. Dalam kondisi tersebut, status sebagai orang yang sudah menikah tidak otomatis berarti seseorang telah memenuhi batas usia untuk menjadi pemilih.
“Kalau kemudian terjadi perempuan yang menikah di usia di bawah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu sekarang sudah 19 tahun, sementara dia menikah karena dispensasi, itu saya kira tidak bisa untuk menentukan pilihan,” kata Hindun.
Baca Juga
Hindun mencontohkan perempuan yang menikah pada usia 14 atau 15 tahun setelah memperoleh dispensasi pengadilan. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa status perkawinan dan kelayakan seseorang menggunakan hak pilih perlu diatur secara lebih tegas agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pemilu.
Selain usulan penghapusan kriteria status perkawinan, perubahan batas minimal usia pemilih juga menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Pemilu.
Pengajar Hukum Pemilihan Umum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengusulkan agar usia minimal pemilih dinaikkan dari 17 menjadi 18 tahun. Usulan itu disampaikan Titi saat mewakili gerakan Maju Perempuan Indonesia dalam forum yang sama.
Titi menjelaskan, angka 18 tahun sejalan dengan batas usia anak sekaligus menjadi standar yang diterapkan mayoritas negara di dunia.
“Karena usia anak itu berhenti di 18 tahun dan dari sisi data, ternyata di dunia itu mayoritas 86 persen usia memilih adalah usia 18 tahun,” ujar Titi.
Ia juga menyebut hanya tujuh negara yang menetapkan usia minimal pemilih pada angka 17 tahun. Karena itu, Titi mendorong agar RUU Pemilu mengatur batas usia pemilih menjadi 18 tahun pada hari pemungutan suara.
Saat ini, Pasal 198 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa pemilih merupakan warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau pernah kawin.
Dengan demikian, usulan yang disampaikan dalam RDPU tersebut menyasar dua aspek sekaligus, yakni batas usia dan status perkawinan. Kedua hal itu menjadi bagian dari masukan yang perlu dipertimbangkan dalam proses penyusunan revisi UU Pemilu di DPR RI.
(A. Rayyan K/Sumber: DPR RI)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID