Polri Jadwalkan Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit Pekan Depan, Kasus Dugaan Penyadapan Terus Didalami

kepala-kepolisian-negara-republik-indonesia-kapolri-jenderal-listyo-sigit-prabowo

Polri memastikan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada pekan depan. Sidang tersebut berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik yang menjerat sejumlah perwira tinggi kepolisian. (Foto: Polri)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Polri memastikan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada pekan depan. Sidang tersebut berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik yang menjerat sejumlah perwira tinggi kepolisian.

Kepastian jadwal itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

“Sidang etik dijadwalkan minggu depan,” kata Isir saat menjawab pertanyaan awak media. Namun, dia belum mengungkapkan tanggal pasti pelaksanaan sidang tersebut.

Sementara itu, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar sidang etik terhadap tersangka lain berinisial EHS pada Selasa. Persidangan berlangsung di Gedung Divpropam Polri dengan Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota majelis.

Hendro didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota. Adapun anggota majelis lainnya terdiri atas Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.

Untuk tersangka berinisial SU, Isir menyebut Polri belum dapat memastikan jadwal sidang etik karena yang bersangkutan masih menjalani perawatan kesehatan.

“SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi,” jelas Isir.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.

Dalam perkembangan sebelumnya, Divpropam Polri telah menggelar sidang KKEP terhadap AS pada 10 November 2026. Majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). AS menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Polri Telusuri Kemungkinan Tersangka Lain

Selain mempersiapkan sidang etik, Polri juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Isir menegaskan penyidik masih akan mendalami setiap kemungkinan yang muncul selama proses pengusutan berlangsung. “Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami,” ujarnya.

Menurut Isir, keseriusan Polri menangani perkara tersebut terlihat dari pembentukan tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin. Tim ini bertugas menelusuri bukti dan berbagai indikasi yang berpotensi mengarah pada keterlibatan pihak lain.

Sebelumnya, Kapolri menyampaikan bahwa Jenderal LSP diduga menjadi sosok yang memerintahkan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa.

Meski demikian, proses penyidikan masih harus mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak serta kemungkinan keterlibatan orang lain. Penetapan status tersangka juga perlu dibedakan dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(A. Rayyan K/Sumber: Humas Polri)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID