Menko Yusril Ungkap Polri Temukan Indikasi Kaitan Penyadapan Presiden dengan Dugaan Makar
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Foto: BPMI Sekretariat Presiden)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Polri mulai menemukan titik terang mengenai kemungkinan hubungan antara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan tindak pidana makar.
Meski demikian, penyidik belum menetapkan tersangka baru dalam perkara tersebut hingga Selasa, 17 November 2026. Proses penyelidikan dan penyidikan masih berjalan untuk mengungkap keterkaitan kedua dugaan tindak pidana itu.
“Memang seperti yang saya pahami bahwa kepolisian juga sudah menemukan titik terang keterkaitan antara penyadapan itu dan tindak pidana makar, tetapi belum menetapkan tersangka baru sampai sekarang,” kata Yusril kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Yusril menegaskan, pemerintah menghormati proses hukum yang tengah dijalankan kepolisian. Menurut dia, dugaan makar merupakan persoalan serius dengan aspek hukum yang tidak sederhana sehingga aparat perlu bekerja secara cermat dan berhati-hati.
Ia juga mengakui bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden oleh pihak-pihak tertentu belum sepenuhnya terungkap kepada masyarakat. Karena itu, Yusril meminta publik memberikan kesempatan kepada penyidik untuk menuntaskan perkara berdasarkan bukti yang tersedia.
Baca Juga
Menurut Yusril, perkembangan kasus nantinya akan terlihat lebih jelas ketika berkas perkara para tersangka dilimpahkan ke pengadilan. Proses penyidikan juga masih terbuka untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Tidak hanya itu, penyidik diharapkan dapat menelusuri aliran hasil penyadapan, pihak yang memanfaatkan informasi tersebut, serta tujuan di balik tindakan itu. Temuan-temuan tersebut akan menjadi bagian penting untuk menentukan penerapan pasal terkait dugaan makar.
“Dari situ memang pasal-pasal makar itu akan dikenakan, tetapi saya kira terlalu prematur kalau saya mengatakan itu sekarang,” ujarnya.
Empat Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka.
Polri juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan RI. Berdasarkan laman publikasi Kejaksaan yang diakses pada Selasa sore, dokumen tersebut tercatat dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 12 November 2026.
SPDP itu mencantumkan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), Pasal 196 ayat (1), serta Pasal 20 huruf a, b, c, dan d. Dokumen tersebut juga merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dua ketentuan yang berkaitan dengan dugaan makar dalam SPDP tersebut adalah Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP.
Dengan demikian, penyidikan tidak hanya diarahkan untuk mengungkap dugaan penyadapan dan akses ilegal, tetapi juga menelusuri kemungkinan tindak pidana lain yang berkaitan. Namun, penentuan pihak yang bertanggung jawab dan penerapan pasal tetap bergantung pada hasil penyidikan serta pembuktian dalam proses hukum.
(Saeful Imam/Sumber: Antara)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID