Istana Kepresidenan Perketat Pengamanan Lingkar Inti Prabowo Pascakasus Penyadapan Ilegal
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro. (Foto: Sekretariat Presiden)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Pemerintah memperketat pemeriksaan terhadap orang-orang yang bekerja di lingkungan Istana Kepresidenan menyusul terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Pramono (LSP) sebagai tersangka. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan Presiden Prabowo Subianto dan mencegah masuknya pihak-pihak yang berpotensi mengganggu keamanan negara.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan, pemeriksaan terhadap personel di lingkungan Istana sebenarnya sudah menjadi prosedur rutin. Pemeriksaan tersebut mencakup aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga profesional yang bekerja di sekitar Presiden.
“Kalau itu sudah otomatis kita berjalan,” kata Juri seusai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Juri kembali menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap seluruh pekerja di lingkungan Istana bukan hal baru bagi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). “Sudah hal yang biasa lah kita memeriksa semua yang bekerja di lingkungan Istana, baik PNS maupun yang tenaga profesional,” ujarnya.
Pernyataan Juri merespons desakan Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso agar Kemensetneg mensterilkan lingkar inti Presiden Prabowo dari individu yang pernah mendapat rekomendasi LSP.
Baca Juga
Dalam rapat tersebut, Sugiat menilai langkah penyaringan perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan pegawai di lingkungan Sekretariat Negara. Menurut dia, keamanan Kepala Negara tidak boleh membuka celah bagi pihak yang memiliki keterkaitan dengan tersangka penyadapan.
Sugiat juga meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan yang mungkin terdampak dugaan penyusupan atau sabotase selama dua tahun pemerintahan Prabowo. Ia mengingatkan, penyadapan terhadap Presiden bukan persoalan sepele. Karena itu, Kemensetneg perlu menelusuri kemungkinan adanya kebijakan yang dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Kasus ini turut menjadi perhatian setelah Kapolri menyebut penyadapan oleh LSP dan pihak terkait diduga menyasar sejumlah lembaga, termasuk internal Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan.
Sementara itu, Juri menegaskan pemeriksaan personel di lingkungan Istana tetap berjalan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan memastikan pihak yang bekerja dekat dengan Presiden telah melalui proses pemeriksaan.
(A. Rayyan K/Sumber: Istana Kepresidenan)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID