KPK Periksa Dua Dirjen ATR/BPN dalam Kasus Dugaan Korupsi HGB Summarecon

Juru-Bicara-KPK-Budi-Prasetyo-1

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Foto: Istimewa)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada Rabu (18/11/2026), penyidik memeriksa dua direktur jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai saksi.

Kedua pejabat tersebut masing-masing berinisial A, yang menjabat Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, serta VEJ selaku Direktur Jenderal Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Selain dua dirjen tersebut, penyidik juga meminta keterangan MR, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang ATR/BPN.

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama A selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, serta VEJ selaku Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang,” kata Budi kepada jurnalis, Rabu.

KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang pihak swasta berinisial REY. Namun, hingga pukul 13.04 WIB, nama yang bersangkutan belum tercatat hadir.

Pemeriksaan terhadap jajaran ATR/BPN ini melanjutkan rangkaian penyidikan yang sebelumnya menyasar pejabat pertanahan dan pihak swasta. Pada Senin (16/11), penyidik memeriksa sejumlah manajer dan pegawai PT Bela Parahiyangan Investindo serta seorang pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Sehari kemudian, KPK meminta keterangan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jambi dan Sulawesi Selatan, notaris berinisial JSU, Direktur Utama PT Alia Digital Printex, serta sejumlah pejabat dan mantan pejabat pertanahan di Kabupaten Bandung Barat.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap. Mereka berasal dari unsur Kementerian ATR/BPN, PT Summarecon Agung Tbk, perantara swasta, hingga sejumlah pihak lainnya.

Dalam perkembangannya, penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi, termasuk kantor Kementerian ATR/BPN, kantor Summarecon di Jakarta dan Kabupaten Bogor, serta beberapa kantor pertanahan dan perusahaan swasta di Jawa Timur dan Jawa Barat.

Rangkaian pemeriksaan dan penggeledahan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri proses pengurusan HGB serta dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait. Status para saksi dalam perkara ini tetap harus dibedakan dari para tersangka, karena pemeriksaan sebagai saksi tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan dalam tindak pidana.

(A. Rayyan K/Sumber: KPK)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID