Kepuasan Publik terhadap Prabowo Diklaim Naik Jadi 62 Persen, Ini Penjelasan Kabakom RI

syahganda bakom dan kemenag

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Syahganda Nainggolan (kiri) memberikan keterangan dalam konferensi pers capaian kinerja dua tahun Kementerian Agama di Jakarta, Senin (19/10/2026). (Foto: Badan Komunikasi Pemerintah RI)

GEBRAK.ID — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden RI Prabowo Subianto meningkat dari 43 persen menjadi 62 persen. Angka tersebut, menurut dia, berasal dari pemantauan big data yang dilakukan lembaganya.

Syahganda menyampaikan klaim itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11/2026).

“Setelah penangkapan Listyo Sigit, kepuasan terhadap Presiden dari 43 ke 62 naik. Itu luar biasa,” kata Syahganda.

Dalam keterangan resmi Kabakom, angka pemantauan tersebut disebut berada pada kisaran 62 hingga 63 persen. Syahganda juga menjelaskan bahwa kenaikan itu terpantau setelah penangkapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah pihak terkait dugaan kasus penyadapan.

Namun, ia tidak menyimpulkan bahwa penangkapan tersebut menjadi penyebab langsung meningkatnya kepuasan publik. Lembaganya juga belum memaparkan secara terperinci metode pengukuran, periode pemantauan, maupun indikator yang digunakan untuk menghasilkan angka tersebut.

Di luar klaim itu, Syahganda menyoroti tantangan komunikasi pemerintah di tengah perubahan pola masyarakat dalam mengakses informasi. Menurut dia, algoritma media sosial ikut memengaruhi penyebaran informasi sehingga pesan dan kebijakan pemerintah belum tentu diterima masyarakat secara utuh.

Karena itu, Syahganda mendorong pemerintah memperkuat kanal komunikasi sendiri sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap ruang digital. “Kita harus punya platform media sendiri dan kontrol terhadap media sosial diperkuat. Agar mereka tidak seenaknya mengatur ruang publik di Indonesia,” ujarnya.

Syahganda juga menilai pemerintah perlu menjelaskan program-programnya secara lebih intensif, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), agar masyarakat memahami tujuan dan pelaksanaannya.

Meski mendorong penguatan komunikasi pemerintah, ia mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi dan pengawasan publik. Menurut dia, pemerintah harus tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik.

“Setiap pemimpin harus mau dikritik dan setiap eksekutif harus diawasi,” kata Syahganda menandaskan.

(A. Rayyan K/Sumber: Bakom RI)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID