Kepala Bakom RI Syahganda Bantah Prabowo Sarankan Gibran Tempuh PTUN Soal Ijazah

GEBRAK.ID, JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankannya berjuang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan setara SMA.

Syahganda menilai tidak mungkin Prabowo memberikan saran tersebut. Ia merujuk pada pandangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara ijazah Gibran sudah final.

Menurut Syahganda, penjelasan Yusril mencerminkan pandangan hukum yang telah disampaikan kepada Presiden. Ia mengaku berada di Istana Negara hingga Selasa (10/11/2026) sore dan melihat Yusril menjadi salah satu pejabat yang terakhir memberikan penjelasan kepada Prabowo mengenai persoalan tersebut.

“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran,” ujar Syahganda.

Pernyataan Syahganda muncul setelah Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo menyarankannya tetap memperjuangkan pembuktian dokumen pendidikan melalui PTUN. Gibran juga menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait kemungkinan mengajukan peninjauan kembali (PK).

“Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” kata Gibran.

Di sisi lain, Yusril berpandangan tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mempersoalkan objek perkara yang sama. Ia menjelaskan, Gibran bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara di MA sehingga tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan banding maupun PK.

MA sebelumnya mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang diterbitkan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2019 serta memerintahkan pencabutannya.

Dengan demikian, polemik ini memperlihatkan perbedaan penjelasan mengenai arahan Prabowo dan pilihan langkah hukum yang akan ditempuh Gibran. Hingga kini, pernyataan Syahganda merupakan pandangannya atas komunikasi hukum di lingkungan Istana, sedangkan Gibran menyampaikan sendiri bahwa dirinya menerima saran berbeda dari Prabowo.

(A. Rayyan K/berbagai sumber)