Sebanyak 974 WNA Diawasi Imigrasi Madiun, Santri Asal Malaysia Paling Banyak
Petugas Kantor Imigrasi Madiun mendepartasi WNA karena menyalahi aturan dan izin tinggal keimigrasian. Sepanjang Januari hingga November 2026, Kantor Imigrasi Madiun telah mendeportasi empat WNA. Tiga di antaranya merupakan warga negara China dan satu lainnya berkewarganegaraan Malaysia. (Foto: Kantor Imigrasi Madiun)
GEBRAK.ID — Kantor Imigrasi Kelas II Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Madiun, Jawa Timur, mencatat 974 warga negara asing (WNA) berada dalam wilayah pengawasannya hingga November 2026. Dari jumlah tersebut, warga negara Malaysia menjadi kelompok terbesar, dengan banyak di antaranya merupakan santri yang menempuh pendidikan di pondok pesantren.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Madiun, Arief Adi Prayogo, menjelaskan bahwa sebagian besar WNA di wilayah kerjanya beraktivitas di lingkungan pesantren. Dua kawasan yang menjadi tempat keberadaan warga asing tersebut antara lain Temboro dan Gontor.
“Kebanyakan WNA adalah santri yang beraktivitas di sekitaran pondok pesantren, seperti Temboro dan Gontor,” kata Arief di Madiun, Rabu (18/11/2026).
Selain pelajar pesantren, terdapat pula warga asing yang bekerja sebagai tenaga kerja asing (TKA) di sektor industri. Arief menegaskan, jumlah WNA tersebut dapat berubah sewaktu-waktu karena mobilitas keluar-masuk orang asing.
Berdasarkan data Imigrasi Madiun, warga negara Malaysia menempati urutan pertama dengan 228 orang. Berikutnya, warga negara China sebanyak 220 orang dan Kamboja 121 orang. Sisanya berasal dari sejumlah negara lain.
Baca Juga
Pengawasan terhadap keberadaan WNA menjadi perhatian Imigrasi Madiun, terutama untuk mencegah pelanggaran izin tinggal dan penyalahgunaan dokumen keimigrasian. Sepanjang Januari hingga November 2026, petugas telah mendeportasi empat WNA. Tiga orang berasal dari China, sedangkan satu lainnya merupakan warga Malaysia.
Arief menyebut pelanggaran yang ditemukan meliputi izin tinggal yang telah melewati masa berlaku atau overstay serta penggunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan kegiatan sebenarnya.
“Pelanggaran yang ditemukan berupa izin tinggal melebihi batas waktu atau overstay dan penyalahgunaan izin tinggal,” ujarnya.
Meski demikian, Arief menegaskan pengawasan tersebut bukan bertujuan menghambat investasi asing. Perusahaan sponsor dan WNA justru diminta memastikan izin tinggal sesuai dengan aktivitas yang dijalankan.
Imigrasi mengedepankan pendekatan persuasif melalui edukasi kepada perusahaan, penanggung jawab, dan warga asing. Namun, petugas tetap akan mengambil tindakan hukum jika pelanggaran berlanjut.
Untuk memperkuat pengawasan, Imigrasi Madiun juga membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) hingga tingkat kecamatan. Masyarakat diharapkan ikut melaporkan keberadaan WNA yang aktivitasnya dinilai mencurigakan.
(Saeful Imam/Sumber: Imigrasi Madiun)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID