Syarat Usia Capres-Cawapres Digugat ke MK, Pemohon Usulkan Batas Minimal 19 Tahun

mk-ri

Ketentuan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) kembali menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Seorang pengajar sekaligus aktivis bernama Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub meminta agar warga negara berusia minimal 19 tahun juga berpeluang maju sebagai capres atau cawapres. (Foto: MK RI)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Ketentuan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) kembali menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Seorang pengajar sekaligus aktivis bernama Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub meminta agar warga negara berusia minimal 19 tahun juga berpeluang maju sebagai capres atau cawapres.

Permohonan uji materiil tersebut menyasar Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perkara ini tercatat dengan Nomor 432/PUU-XXIV/2026 dan masuk ke MK pada Senin (16/11/2026).

Saat ini, ketentuan tersebut mengatur syarat usia paling rendah 40 tahun atau pernah maupun sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Rumusan itu merupakan hasil perubahan melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Dalam permohonannya, Deri berpendapat usia biologis tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai kemampuan seseorang memimpin negara. Ia menilai kapasitas intelektual, pengalaman, integritas moral, kemampuan mengambil keputusan, serta tanggung jawab kepada rakyat juga perlu menjadi pertimbangan.

“Bahwa negara hukum demokratis harus memberikan kesempatan yang adil kepada setiap warga negara berdasarkan persyaratan yang objektif dan proporsional,” demikian salah satu argumentasi pemohon dalam berkas permohonannya.

Deri mengusulkan batas usia minimal 19 tahun sebagai alternatif persyaratan. Namun, calon yang menggunakan jalur tersebut harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain jujur, berintegritas, amanah, bertanggung jawab, cerdas, serta mampu memahami persoalan kenegaraan.

Pemohon juga memasukkan kemampuan menyampaikan gagasan, mengambil keputusan secara bijaksana, memahami konstitusi dan hukum, serta memiliki komitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Melalui petitumnya, Deri meminta MK menyatakan ketentuan usia dalam Pasal 169 huruf q bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sesuai usulannya.

Sidang perdana perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25 November 2026. Dengan demikian, usulan perubahan syarat usia capres dan cawapres itu masih harus melalui pemeriksaan serta pertimbangan hakim konstitusi.

(Saeful Imam/Sumber: MK RI)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID