PM Belanda Minta Maaf Atas Keterlibatan Negaranya dalam Perbudakan di Masa Lalu, Termasuk di Indonesia?

Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte. (foto: dw.com)


LONDON -- Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte pada Senin (19/12/2022) meminta maaf atas nama pemerintah terkait keterlibatan Belanda di masa lalu dalam perbudakan. Tak dijelaskan secara detail apakah PM Belanda itu juga meminta maaf ke Indonesia yang merupakan bekas negara jajahan Belanda.

"Kami dapat mengakui perbudakan dalam istilah yang paling jelas sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Rutte selama konferensi pers di Den Haag, Belanda, dikutip dari Anadolu Agency, Selasa (20/12/2022).

Rutte menyatakan penyesalannya bahwa selama berabad-abad negara Belanda mengaktifkan, mendorong, dan mengambil untung dari perbudakan. "Orang-orang telah dimodifikasi, dieksploitasi, dan diperdagangkan atas nama negara Belanda," jelas dia.

Rutte mengakui, perbudakan sebagai penderitaan besar yang masih berdampak pada kehidupan masyarakat bekas jajahan. "Kita di Belanda harus menghadapi bagian kita di masa lalu itu," kata Rutte. "Tapi tidak ada yang hidup sekarang secara pribadi yang harus disalahkan atas perbudakan."

Rutte juga mengakui Belanda memikul tanggung jawab atas penderitaan besar yang ditimbulkan pada orang-orang dan keturunan yang diperbudak. PM Belanda ini kemudian menyerukan untuk bergerak maju dan melakukan pembicaraan yang tentu saja sulit tentang masa lalu perbudakan.

Rutte menyatakan keinginannya untuk pengakuan dan pemahaman yang lebih baik menjelang tanggal simbolis, 1 Juli 2023 atau hari peringatan penghapusan perbudakan di Belanda.

(dvr)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.