Presiden Jokowi Ingatkan Bawaslu Hati-Hati Awasi Penyelenggaraan Pemilu 2024

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). (foto: setkab.go.id)

JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar berhati-hati dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Pasalnya, Bawaslu memiliki peran sentral untuk menggelar pemilu yang berkualitas sehingga hasilnya pun dipercaya oleh masyarakat.

“Pengawasan pemilu menempati posisi yang sangat sentral untuk membangun pemilu yang berkualitas, untuk membuat hasil pemilu dipercaya oleh rakyat. Sebagaimana perintah UU, kita harus persiapkan pemilihan serentak untuk presiden dan wapres, DPR, DPD, DPRD, dan dilanjutkan pada pilkada serentak pada tahun yang sama,” kata Jokowi pada acara Konsolidasi Nasional Bawaslu RI di Jakarta, Sabtu (17/12/2022), dikutip dari siaran pers pada Minggu (18/12/2022).

Menurut Jokowi, untuk menjaga integritas pemilu, Bawaslu harus melakukan pengawasan di semua tahapan pemilu. Selain itu, seluruh proses pemilu juga harus diawasi dengan cermat dan ditangani dengan hati-hati sehingga terwujud pemilu yang berkualitas. “Dalam pengawasan pemilu, peran Bawaslu menempati posisi yang sangat sentral,” jelasnya.

Jokowi mengingatkan Pemilu dan Pilkada 2024 nanti akan menjadi pesta demokrasi terbesar di Indonesia karena dilaksanakan serentak di tahun yang sama. Ia pun mengingatkan Bawaslu agar berhati-hati dalam penyelenggaraannya karena tugas yang akan dilaksanakan pun akan menjadi sangat berat.

Namun demikian, dengan berbagai pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya, Jokowi meyakini Indonesia memiliki bekal yang cukup untuk mempersiapkan Pemilu 2024 lebih berkualitas. Kualitas pemilu merupakan fondasi politik yang penting dalam bernegara dan pemerintahan.

Jokowi kembali mengingatkan, kepercayaan menjadi kunci dalam proses demokrasi. Penyelenggaraan pemilu yang terpercaya akan menghasilkan legitimasi yang kuat. Ia pun mengibaratkannya seperti pertandingan sepak bola, semua akan menerima dan mengakui hasil pertandingan jika prosesnya dilakukan secara adil dan berintegritas.

Jokowi kemudian mencontohkan persoalan yang sering terjadi dalam pemilu, yakni Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT selalu menjadi bahan untuk menuding adanya kecurangan yang kemudian mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Padahal, lanjut dia, persoalan data di Indonesia ini memang lemah karena kondisi geografis wilayah yang sangat beragam.  

"Karena urusan DPT ini sangat krusial dari tahun ke tahun, selalu ini yang jadi bahan dan sangat mempengaruhi trust kepercayaan masyarakat kita,” kata Jokowi menegaskan.

Presiden RI ini pun menekankan agar Bawaslu harus selalu hadir memastikan proses pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(dpy)