Wamendagri RI Bima Ajak Pihak Terkait Fokus pada Tindakan Strategis Jelang Pilkada

Wamendagri RI Bima Arya saat berbicara dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2024). (Foto: Puspen Kemendagri)

JAKARTA -- Menjelang pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya mengajak semua pihak memanfaatkan waktu tersisa untuk fokus pada tindakan strategis yang konkret dan langsung berdampak terhadap kelancaran gelaran tersebut. Ia menginginkan agar waktu yang ada digunakan secara optimal untuk mengatasi potensi masalah atau kendala yang mungkin muncul di lapangan.

"Ini tahapan pilkada mendekati hari H-7 hari. Apakah kita akan menghabiskan waktu di ruangan ini dengan mendengar laporan-laporan, ataukah kita tempuh strategi lain," ujar Bima saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Rapat ini juga melibatkan sejumlah kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Bima menegaskan, pihaknya siap bekerja keras dan berkolaborasi dengan semua pihak demi suksesnya pilkada. Dia mengatakan, Kemendagri telah melakukan pemantauan dan pemetaan khusus terhadap daerah-daerah yang dianggap memiliki potensi kerawanan.

Bima sekaligus mengajak semua pihak terkait untuk bekerja sama dalam menjaga suasana yang kondusif di wilayah masing-masing. Selain itu turut memastikan bahwa proses pemerintahan dan pelayanan publik berjalan dengan baik tanpa intervensi atau gangguan yang dapat merugikan masyarakat.

"Ada 24 variabel yang kita jadikan landasan untuk mengategorikan rawan rendah, sedang, sampai tinggi. Yang kemudian bisa kita jadikan landasan untuk berkoordinasi," jelas Bima.

Wamendagri RI ini juga mengimbau kepada ASN untuk menjaga integritas selama proses Pilkada Serentak 2024 berlangsung. Ia berharap, ASN dapat berperan dalam memastikan pelayanan publik berjalan tanpa intervensi yang dapat merugikan masyarakat. "ASN jaga terus integritas, karena Komisi II bakal pantau terus," pungkasnya.

(eye)