 |
| Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, saat sosialisasi kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun yang digelar di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (26/2/2026). (Foto: BKHM Setjen Kemendikdasmen) |
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyampaikan bahwa kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah dalam menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045. Program ini mencakup pendidikan dasar hingga satu tahun prasekolah sebagai fondasi sebelum anak memasuki jenjang sekolah dasar.
Menurut Mendikdasmen Mu’ti, usia dini adalah masa emas atau golden period yang menentukan arah perkembangan anak. Pada fase ini, anak membutuhkan ruang untuk mengasah motorik, kecerdasan intelektual, kemampuan sosial, hingga pembentukan karakter spiritual.
“Anak harus mendapat kesempatan untuk bermain, berimajinasi, bertanya, serta membangun rasa percaya diri melalui lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan,” ujar Mendikdasmen.
Peran Strategis Guru PAUD dan TK
Dalam kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, guru PAUD dan TK menjadi ujung tombak. Mendikdasmen menekankan pentingnya guru sebagai teladan karakter. Lingkungan bahasa yang baik, interaksi sosial yang positif, serta pendekatan pembelajaran yang ramah anak dinilai berpengaruh besar terhadap kesiapan belajar anak di jenjang berikutnya.
Guru, kata Mendikdasmen, tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga membangun suasana yang mendorong anak berani bereksplorasi, belajar bekerja sama, dan berkomunikasi secara santun.
Direktur PAUD Kemendikdasmen, Nia Nurhasanah, menambahkan bahwa pemerintah kini memberi perhatian khusus pada kualitas layanan prasekolah. Perluasan akses pendidikan, penyediaan ruang kelas, peningkatan mutu pendidik, hingga dukungan pemerintah daerah menjadi fokus utama dalam implementasi kebijakan ini.
Pendidikan Nonformal Ikut Tuntaskan Wajib Belajar
Tak hanya jalur formal, pendidikan nonformal juga memainkan peran penting dalam menuntaskan Wajib Belajar 13 Tahun. Direktur Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, Baharudin, menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan melalui Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
Program tersebut diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di bawah pemerintah kabupaten/kota serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dikelola masyarakat.
Tren pendidikan nonformal sendiri menunjukkan peningkatan signifikan. Jumlah PKBM terus bertambah, termasuk yang dibangun oleh organisasi kemasyarakatan seperti Aisyiyah dan Muhammadiyah. Hal ini menandakan bahwa pendidikan nonformal kini menjadi pilihan utama, bukan lagi sekadar alternatif.
Peserta didik di jalur nonformal memiliki hak yang setara dengan siswa sekolah formal, termasuk akses terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi usia sekolah. Pada 2025, pemerintah juga melakukan revitalisasi PKBM dan SKB serta mendorong digitalisasi satuan pendidikan.
Selain program kesetaraan, layanan yang tersedia di PKBM dan SKB mencakup PAUD nonformal, pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup bagi perempuan dan remaja, hingga taman baca masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS), khususnya di wilayah Banten.
Program Makan Bergizi Gratis untuk Usia Emas
Aspek gizi menjadi perhatian serius dalam pembangunan pendidikan sejak dini. Pemerintah menggulirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar peserta didik, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Program ini dirancang untuk memastikan anak mendapatkan asupan nutrisi memadai sejak dalam kandungan. Stimulasi yang tepat, lingkungan keluarga yang mendukung, serta pencegahan pernikahan dini menjadi bagian dari strategi besar peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Mendikdasmen menegaskan, perhatian terhadap pendidikan tidak dimulai saat anak masuk sekolah, melainkan sejak masa kehamilan. Pemenuhan gizi, pola asuh yang baik, dan edukasi keluarga menjadi kunci menciptakan generasi sehat dan cerdas. “Kita ingin memastikan setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan bermutu, sejak usia dini hingga jenjang berikutnya,” katanya.
Dengan penguatan guru PAUD, dukungan pendidikan nonformal, serta perhatian terhadap gizi anak, pemerintah optimistis target Wajib Belajar 13 Tahun dapat menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia Emas 2045.
(BKHM Setjen Kemendikdasmen)
Posting Komentar untuk "Wajib Belajar 13 Tahun Digeber, Mendikdasmen Tekankan Peran Guru PAUD dan Gizi Anak Sejak Dini"